Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 1691

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	dpkpp@bogorkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	HARRY HAZARUL AKBAR S.H., M.H.
Jabatan:	Kepala Bidang Pertanahan
Alamat:	Jl. Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914
Telepon:	(021) 8753972
Faksimile:	-
Email:	dpkpp@bogorkab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan kompilasi data sertifikasi tanah oleh pemerintah daerah memiliki latar belakang yang penting dalam konteks pengelolaan tanah dan pembangunan wilayah. Berikut adalah beberapa aspek latar belakangnya: Pentingnya Sertifikasi Tanah: Sertifikasi tanah adalah proses legal yang mengakui hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah secara sah. Ini sangat penting untuk menghindari sengketa tanah dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah. Tuntutan Pembangunan: Seiring dengan perkembangan urbanisasi dan peningkatan kebutuhan infrastruktur, ada kebutuhan yang mendesak untuk memastikan bahwa data tanah akurat dan terupdate. Sertifikasi tanah membantu pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan ketentuan hukum. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Kompilasi data sertifikasi tanah membantu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan tanah. Data yang terkompilasi dengan baik dapat mengurangi potensi penyelewengan dan meningkatkan akuntabilitas dalam administrasi tanah. Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah daerah perlu memiliki data yang terkompilasi untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan tanah. Data sertifikasi tanah membantu dalam penegakan hukum dan kebijakan yang relevan. Pelayanan Publik: Dengan adanya data sertifikasi tanah yang terkompilasi, pelayanan publik dalam hal pengurusan sertifikat, pendaftaran tanah, dan penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Kesiapan Teknologi dan Sistem Informasi: Adanya sistem informasi geografis (GIS) dan teknologi informasi mempermudah proses kompilasi data. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi ini untuk mengelola dan menganalisis data sertifikasi tanah dengan lebih baik. Pemanfaatan Data untuk Rencana Tata Ruang: Data sertifikasi tanah yang terkompilasi membantu dalam penyusunan rencana tata ruang dan penataan wilayah. Ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat mendukung pengembangan daerah secara berkelanjutan. Kompilasi data sertifikasi tanah oleh pemerintah daerah merupakan langkah penting untuk mengelola tanah dengan lebih baik dan mendukung berbagai aspek pembangunan serta kepentingan masyarakat.

Tujuan Kegiatan
Maksud dilakukannya Kegiatan Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bogor adalah untuk Menerapkan Catur Tertib Pertanahan, yaitu : 1. Tertib administrasi Pertanahan 2. Tertib hukum pertanahan 3. Tertib penggunaan pertanahan 4. Tertib lingkungan hidup pertanahan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Bidang Aset Tanah Pemerintah Daerah

   Jumlah Bidang Aset tanah pemerintah daerah adalah salah satu jenis aset daerah, yang merupakan semua kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Aset tanah pemerintah daerah dapat diperoleh melalui APBD atau dari perolehan lainnya yang sah, seperti sumbangan, hadiah, donasi, wakaf,....

Indikator Kegiatan

1. Jumlah aset pemda yang bersertifikat

   merujuk pada total nilai atau jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan telah memiliki sertifikat kepemilikan atau penguasaan yang sah secara hukum. Sertifikat ini menunjukkan bahwa aset tersebut telah melalui proses legal untuk memastikan hak kepemilikan atau penguasaan yang sah