Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Hasil Verifikasi Data Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Lingkungan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.1409.002

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Lintas Bagansiapiapi Batu 6 Rokan Hilir

Telepon:	07678001415
Faksimile:	-
Email:	dlhrokanhilir@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Eselon 2:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ROKAN HILIR

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	CHARLOS ROSHAN, ST
Jabatan:	KABID PENATAAN DAN PENENTAATAN LINGKUNGAN
Alamat:	Jl.LINTAS BAGANSIAPIAPI BT.6 BAGAN PUNAK MERANTI
Telepon:	07678001415
Faksimile:	-
Email:	dlhrokanhilir@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Salah satu tugas dan wewenang Pemerintah dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur di dalam pasal 63 ayat (1) huruf ‘’r’’ dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Pasal 22 ayat (23) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat. Sedangkan Peran Masyarakat di dalam Pasal 70 ayat (2) huruf ‘’b’’ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa peran masyarakat dapat berupa pengawasan soaial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampauan informasi dan/atau laporan. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dilaksanakan oleh Instansi yang menangani lingkungan hidup. Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan pada huruf a dan huruf c meyebutkan bahwa, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan hutan dan untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan hidup dan hutan diperlukan kebijakan pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik.

Tujuan Kegiatan
Pelayanan Terhadap Pengaduan Masyarakat yang Berhubungan dengan adanya dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Dapat Untuk Dapat Ditindaklanjuti.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 10
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Penyelesaian

   Merupakan hasil verifikasi dari pengaduan
2. Waktu dan Uraian Kejadian

   Waktu dan uraian terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang di adukan oleh pengadu
3. Nama Pengadu

   Nama yang Membuat Pengaduan
4. Dugaan Sumber atau Penyebab

   Jenis kegiatan/ Nama kegiatan dan/ atauusaha yang menjadi sumber
5. Lokasi Kejadian

   Menerangkan lokasi kejadian yang diadukan oleh pengadu
6. Alamat Pengadu

   Alamat Yang Membuat Pengaduan

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pengaduan Yang Ditindaklanjuti

   Jumlah pengaduan yang ditangani dalam setahun