Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Aduan Hak Asasi Manusia (Smart Map) di Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Latuharhari No. 4B, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat 10310

Telepon:	+62-21-3925230
Faksimile:	+62-21-3925227
Email:	ppid@komnasham.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretariat Jenderal
Eselon 2:	Biro Dukungan Penegakan HAM

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Luluk Sapto Setiyawan
Jabatan:	Analis Pengaduan
Alamat:	Jl. Latuharhary No. 4 B Menteng, Jakarta Pusat
Telepon:	021-3925230
Faksimile:	-
Email:	dataaduan@komnasham.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
National Human Rights Institution (NHRI) di seluruh dunia dibentuk dengan tujuan mempromosikan dan memajukan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu tugas dari NHRI adalah memberikan rekomendasi, pendapat, ataupun laporan terkait situasi pelanggaran HAM yang perlu mendapatkan tindak lanjut oleh para pembuat kebijakan. Sehubungan dengan pemberian rekomendasi, pendapat, ataupun laporan sebagaimana dimaksud, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berdasarkan Pasal 90 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memiliki kewenangan dalam menerima pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM, baik secara tertulis maupun secara lisan. Penerimaan pengaduan masyarakat tersebut kemudian dituangkan dalam tugas fungsi Penegakan HAM melalui Biro Dukungan Penegakan HAM, yang prosesnya berawal dari Layanan Pengaduan HAM. Penerimaan pengaduan masyarakat tersebut perlu ditunjang dengan teknologi pendataan dan pengelolaan data yang maksimal dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Komnas HAM telah memiliki aplikasi Pengaduan HAM (DUHAM) Online), yang merupakan sistem penanganan pengaduan terintegrasi sampai dengan kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi, dan aplikasi Smart Map yaitu aplikasi yang akan memberikan informasi aktual dan real time atas fenomena HAM yang terjadi dalam bentuk data statistik. Basis data dugaan pelanggaran HAM yang terekam ke dalam DUHAM Online merupakan kekayaan data yang dimiliki oleh Komnas HAM RI. Basis data tersebut juga memudahkan Komnas HAM RI dalam mewujudkan akuntabilitas lembaga yang terwujud pada data dan informasi pengaduan mulai dari pemetaan, pengelolaan, dan diseminasi aduan permasalahan HAM aktual. Hal ini sebagai upaya menjawab tantangan keterbukaan informasi dan akuntabilitas layanan publik yang diemban. Kegiatan ini dilakukan dengan membangun sebuah pedoman pengelolaan, aplikasi pengolahan, dan diseminasi atas isu-isu HAM aktual. Aplikasi pengolahan dan diseminasi data aduan dilakukan menggunakan Smart Map. Dengan hadirnya aplikasi Smart Map dan adanya pedoman pengelolaan data, maka kebutuhan penyediaan data HAM aktual akan semakin akurat, presisi, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien. Smart Map dapat diakses melalui dataaduan.komnasham.go.id. Smart Map menampilkan data aduan berupa data ham aktual, data layanan konsultasi, serta publikasi data periodik berupa laporan data periodik dan data grafis. Laporan data periodik merupakan laporan narasi dari penerimaan konsultasi dan pengaduan Komnas HAM perbulan, semesteran, dan pertahun. Data grafis merupakan infografis dari penerimaan konsultasi dan pengaduan Komnas HAM perbulan, semesteran, dan pertahun. Smart Map memiliki fitur tata cara dan alur permohonan data aduan. Pihak Eksternal Komnas HAM baik itu instansi maupun perorangan dan pihak internal Komnas HAM bisa mengajukan permohonan data aduan HAM melalui aplikasi Smart Map dengan mengisi formulir permohonan data aduan HAM. Tahun 2022 tercatat 34 permohonan data dan meningkat pesat di tahun 2023 sebanyak 138 permohonan data, sedangkan sampai Mei 2024 sudah tercatat 49 permohonan data aduan HAM yang berasal dari pihak eksternal maupun internal Komnas HAM. Data statistik pengaduan HAM yang tersaji pada aplikasi Smart Map Data Aduan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan seperti pendidikan, pelatihan, sampai dengan pengambilan kebijakan.

Tujuan Kegiatan
1. Menyediakan data dan informasi statistik aktual terkait pengaduan pelanggaran HAM; 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik khususnya terkait pelayanan pengaduan di Komnas HAM baik di kantor Pusat dan Kantor Sekretariat Komnas HAM di Provinsi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tema Konsultasi Aduan Hak Asasi Manusia

   Pengelompokan tema konsultasi aduan Hak Asasi Manusia berupa data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM yang telah ditentukan oleh Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Media Konsultasi Aduan Hak Asasi Manusia

   Ragam kanal penyampaian konsultasi aduan ke Komnas HAM RI
3. Isu Konsultasi Aduan Hak Asasi Manusia

   Pengelompokan isu konsultasi aduan Hak Asasi Manusia berupa data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM yang telah ditentukan oleh Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
4. Tindak Lanjut Penanganan Kasus Hak Asasi Manusia

   Tindak lanjut penanganan Kasus Hak Asasi Manusia berdasarkan kewenangan Komnas HAM yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Klasifikasi Hak Asasi Manusia yang diadukan

   Pengelompokan data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM berdasarkan hak yang dilanggar dengan mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
6. Isu Aduan Hak Asasi Manusia

   Pengelompokan isu Hak Asasi Manusia berupa data, statistik, dan klasifikasi aduan HAM yang telah ditentukan oleh Komnas HAM RI berdasarkan Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
7. Kelompok Peristiwa Khusus Hak Asasi Manusia

   Pengelompokan pengaduan HAM berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus yang terjadi dalam periode tertentu
8. Klasifikasi Korban Hak Asasi Manusia

   Pengelompokkan aduan berdasarkan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia
9. Cara Penyampaian Aduan Hak Asasi Manusia

   Ragam kanal penyampaian pengaduan ke Komnas HAM RI
10. Klasifikasi Pihak yang Diadukan Hak Asasi Manusia

    Pengelompokkan aduan berdasarkan pihak yang diadukan
11. Klasifikasi Pengadu Hak Asasi Manusia

    Pengelompokkan kategori pengadu pelanggaran Hak Asasi Manusia
12. Provinsi

    Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Konsultasi Aduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

   menampilkan data statistik dan klasifikasi kegiatan konsultasi aduan Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) dan bersumber dari data konsultasi Hak Asasi Manusia yang disampaikan masyarakat.
2. Jumlah Aduan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

   menampilkan data statistik dan klasifikasi hak asasi manusia yang diterima oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM ) dan bersumber dari data yang disampaikan masyarakat sebagai Pengadu. Masyarakat dapat mengajukan permohonan data yang lebih spesifik.