Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.6500.004

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Kol.H.Soetadji No.01, Tanjung Selor

Telepon:	0552-22454
Faksimile:	0552-22454
Email:	biroorganisasiprovkaltara@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	SEKRETARIAT DAERAH
Eselon 2:	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	MOCHAMMAD BURHANUDDIN, S.IP., MM
Jabatan:	ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
Alamat:	JL. KOL. H. SOETADJI NO.1 KEL. TANJUNG SELOR HILIR
Telepon:	+62 853-9358-3546
Faksimile:	-
Email:	biropemum.kaltara@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama pembangunan, baik dengan pihak ketiga (publik atau swasta) maupun kerja sama antar daerah. Pada pasal 363 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah antara lain :Fasilitasi pembahasan rencana kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah lain/ Kementerian/Instansi Vertikal.Fasilitasi penyusunan naskah kerja sama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pihak Ketiga.

Tujuan Kegiatan
Pemenuhan Data SDI Provinsi Kalimantan UtaraMenyusun daftar kerjasama daerah

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-06-04 s.d. 2024-06-07

Desain

2024-06-04 s.d. 2024-06-07

Pengumpulan Data

2024-06-10 s.d. 2024-06-30

Pengolahan Data

2024-07-01 s.d. 2024-07-31

Analisis

2024-08-01 s.d. 2024-10-30

Diseminasi Hasil

2024-08-01 s.d. 2024-10-30

Evaluasi

2024-08-01 s.d. 2024-10-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Kerjasama antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Kerjasama	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja sama daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama ynag dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.	satu tahun terakhir
Kerjasama antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah	Kerjasama	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja sama daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama ynag dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.	satu tahun terakhir
Kerjasama antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Perguruan Tinggi	Kerjasama	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja sama daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama ynag dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.	satu tahun terakhir
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kerjasama	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja sama daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama ynag dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.	satu tahun terakhir
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal	Kerjasama	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja sama daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama ynag dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.	satu tahun terakhir
Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dengan Perusahaan Swasta	Kerjasama	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja sama daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama ynag dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.	satu tahun terakhir
Kerjasama antara pemerintah provinsi kaltara dengan LSM	Kerjasama	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kerja sama daerah. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama ynag dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan ynag menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia di dalam negeri dan luar negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, Badan Usaha tidak berbadan hukum dan orang perseorangan.	satu tahun terakhir
Batas Daerah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang telah ditetapkan	Batas Daerah	Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	satu tahun terakhir
Batas Daerah Provinsi yang belum ditetapkan	Batas Daerah	Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	satu tahun terakhir
Batas Daerah Provinsi yang telah ditetapkan	Batas Daerah	Batas Daerah di Darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Batas Daerah di Laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	satu tahun terakhir
Pemenuhan indikator kinerja kunci	Indikator kinerja	Pemenuhan indikator kinerja kunci adalah pemenuhan indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah	satu tahun terakhir
Pemenuhan persyaratan Daerah Otonomi Baru	Daerah Otonomi Baru	Pemenuhan persyaratan DOB adalah pemenuhan persyaratan agar satu atau lebih daerah yang bersanding dapat dibentuk menjadi daerah baru	satu tahun terakhir

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
KALIMANTAN UTARA	MALINAU
KALIMANTAN UTARA	BULUNGAN
KALIMANTAN UTARA	TANA TIDUNG
KALIMANTAN UTARA	NUNUKAN
KALIMANTAN UTARA	KOTA TARAKAN

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI, Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : PERANGKAT DAERAH

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : APLIKASI LAINNYA

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : OPD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-10-30;
Digital (softcopy): 2024-10-30;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.