Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Otonomi Khusus, dan Pinjaman Daerah di Indonesia 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, Dana Otonomi Khusus, dan Pinjaman Daerah di Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Ditjen Bina Keuangan Daerah
Eselon 2: Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Dra. Fatwal Islam Saleh Pahar, M.Si
Jabatan: Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah
Alamat: Gd. H lt. 11, Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3001161
Faksimile: -
Email: djkd@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
berkaitan dengan kebutuhan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah

Tujuan Kegiatan
untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-01 s.d. 2023-02-28
Desain
2023-03-01 s.d. 2023-03-31
Pengumpulan Data
2023-04-03 s.d. 2023-05-31
Pengolahan Data
2023-06-01 s.d. 2023-08-30
Analisis
2023-08-31 s.d. 2023-10-31
Diseminasi Hasil
2023-11-01 s.d. 2023-11-30
Evaluasi
2023-12-01 s.d. 2023-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
PROVINSIPROVINSIwilayah administratif yang merupakan pembagian tingkat pertama dalam struktur pemerintahan negaraTahunan
TAHUNTAHUNperiode tahunan di mana data mengenai penggunaan dana tersebut dikumpulkan, disusun, dan dianalisisTahunan
TOTAL PENDAPATANTOTAL PENDAPATANjumlah keseluruhan dari semua sumber pendapatan yang diterima pemerintah daerah dalam satu tahun anggaranTahunan
TOTAL REALISASITOTAL REALISASIjumlah keseluruhan dari pencapaian atau penggunaan anggaran yang sebenarnya dilakukan dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah anggaran yang direncanakan atau dialokasikanTahunan
ALOKASI Dana Alokasi UmumALOKASI DAUproses penetapan dan pembagian dana yang diterima dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan kebutuhan dasar dan pemerataan pendapatan antar daerahTahunan
REALISASI Dana Alokasi UmumREALISASI DAUjumlah aktual dari dana DAU yang telah diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah selama periode anggaran tertentuTahunan
ALOKASI Dana Alokasi KhususALOKASI DAKproses penetapan dan pembagian dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan khusus atau proyek tertentu yang sesuai dengan prioritas nasional dan kebutuhan spesifik daerahTahunan
REALISASI Dana Alokasi KhususREALISASI DAKjumlah aktual dari dana DAK yang telah diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah selama periode anggaran tertentu untuk mendanai kegiatan atau proyek khususTahunan
ALOKASI Dana Bagi HasilALOKASI DBHproses pembagian dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai bagian dari pendapatan pajak dan sumber daya alam yang dikumpulkan oleh negaraTahunan
REALISASI Dana Bagi HasilREALISASI DBHjumlah aktual dari dana DBH yang telah diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah selama periode anggaran tertentuTahunan
ALOKASI Dana Insentif DaerahALOKASI DIDproses pembagian dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk insentif untuk mendorong kinerja dan pencapaian target tertentu dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerahTahunan
ALOKASI DANA DESAALOKASI DANA DESAdana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desaTahunan
REALISASI DANA DESAREALISASI DANA DESAjumlah aktual dari dana yang diterima dan digunakan oleh pemerintah desa untuk berbagai kegiatan dan proyek yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) selama periode anggaran tertentuTahunan
ALOKASI Dana Otonomi KhususALOKASI DANA OTSUSproses pembagian dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki status otonomi khususTahunan
REALISASI Dana Otonomi KhususREALISASI DANA OTSUSumlah aktual dari dana Otsus yang telah diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah dengan status otonomi khusus selama periode anggaran tertentuTahunan
ALOKASI DANA KEISTIMEWAANALOKASI DANA KEISTIMEWAANproses pembagian dana dari pemerintah pusat kepada daerah tertentu yang memiliki status keistimewaan atau kondisi khususTahunan
REALISASI DANA KEISTIMEWAANREALISASI DANA KEISTIMEWAANjumlah aktual dari dana yang telah diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah dengan status keistimewaan selama periode anggaran tertentuTahunan
ALOKASI Bantuan Operasional Sekolah/Program Organisasi PenggerakALOKASI BOS/POPmekanisme pengalokasian dana dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah di tingkat dasar dan menengah untuk mendukung biaya operasional pendidikanTahunan
REALISASI Bantuan Operasional Sekolah/Program Organisasi PenggerakREALISASI BOS/POPjumlah aktual dari dana BOS/POP yang telah diterima dan digunakan oleh sekolah-sekolah selama periode anggaran tertentuTahunan
ALOKASI PINJAMAN DAERAHALOKASI PINJAMAN DAERAHproses penentuan dan distribusi jumlah pinjaman yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat, lembaga keuangan, atau sumber lainnya untuk membiayai proyek-proyek pembangunan atau kebutuhan keuangan daerahTahunan
REALISASI PINJAMAN DAERAHREALISASI PINJAMAN DAERAHjumlah aktual dari dana pinjaman yang telah diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah selama periode anggaran tertentuTahunan
ALOKASI DANA PENYESUAIANALOKASI DANA PENYESUAIANproses pembagian dana dari pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan untuk menyesuaikan atau mengatasi ketidakseimbangan atau kebutuhan khusus yang timbul dalam anggaran daerahTahunan
REALISASI DANA PENYESUAIANREALISASI DANA PENYESUAIANjumlah aktual dari dana penyesuaian yang telah diterima dan digunakan oleh pemerintah daerah selama periode anggaran tertentuTahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Unit Kerja

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-11-01;
Data Mikro: 2023-11-30;

Variabel Kegiatan

  1. Realisasi Dana Alokasi Umum
    Jumlah pemanfaatan anggaran yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah
  2. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak
    Jumlah penerimaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
  3. Daerah
    kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
  4. Realisasi Dana Alokasi Khusus
    Jumlah pemanfaatan anggaran yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah
  5. Realisasi Dana Otonomi Khusus
    Jumlah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang besarannya setara dengan 2% (dua persen) Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan
  6. Realisasi Pinjaman Daerah
    Jumlah Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)
    Jumlah pemanfaatan anggaran yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah
  2. Jumlah Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
    Jumlah pemanfaatan anggaran yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, yang disalurkan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah
  3. Jumlah Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak
    Jumlah penerimaan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  4. Jumlah Realisasi Pinjaman Daerah
    Jumlah Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari Alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas
  5. Jumlah Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus)
    Jumlah penerimaan pemerintah daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang besarannya setara dengan 2% (dua persen) Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional yang digunakan untuk pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan