Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Pinjaman Daerah di Indonesia 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Pinjaman Daerah di Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Ditjen Bina Keuangan Daerah
Eselon 2: Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Dra. Fatwal Islam Saleh Pahar, M.Si
Jabatan: Kepala Subbagian Tata Usaha pada Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah
Alamat: Gd. H lt. 11, Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3001161
Faksimile: -
Email: djkd@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
pengelolaan dan pelaporan pinjaman yang diterima oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya untuk memastikan penggunaan dana pinjaman yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan kualitas pengelolaan dana transfer dan pinjaman daerah

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-02 s.d. 2023-02-28
Desain
2023-03-01 s.d. 2023-03-31
Pengumpulan Data
2023-04-03 s.d. 2023-05-31
Pengolahan Data
2023-06-01 s.d. 2023-08-30
Analisis
2023-08-31 s.d. 2023-10-31
Diseminasi Hasil
2023-11-01 s.d. 2023-11-30
Evaluasi
2023-12-01 s.d. 2023-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
DaerahDaerahpembagian wilayah dengan karakteristik tertentu yang bisa bersifat fisik, administratif, ekonomi, atau budayaTahunan
Tanggal Surat RekomendasiTanggal Surat Rekomendasitanggal yang tercantum di dalam surat resmi yang dikeluarkan untuk memberikan rekomendasi mengenai pinjaman yang akan diambil oleh suatu daerahTahunan
Nomor Surat Rekomendasi Nomor Surat Rekomendasi kode atau angka unik yang diberikan pada setiap surat rekomendasi untuk tujuan identifikasi dan pengarsipanTahunan
Pinjaman Daerah Pinjaman Daerah jenis pembiayaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari lembaga keuangan atau pihak ketiga untuk mendanai berbagai kebutuhan dan proyek yang bersifat publikTahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-11-01;
Data Mikro: 2023-11-30;

Variabel Kegiatan

  1. Pinjaman Daerah
    alternatif sumber pendanaan APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan, dan/atau kekurangan kas.
  2. Tanggal Surat Rekomendasi
    Tanggal yang tertera pada dokumen rekomendasi yang telah ditetapkan
  3. Daerah
    kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
  4. Nomor Surat Rekomendasi
    Nomor yang tertera pada dokumen rekomendasi yang telah ditetapkan

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Daerah yang Melakukan Pinjaman Daerah
    Banyaknya daerah yang melakukan pinjaman daerah