Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Produk Hukum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Pejanggik No.12, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83122

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	birohukumprovinsintb@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Biro Hukum Provinsi NTB

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Yudha Prawira Dilaga, Sh., Mh.
Jabatan:	Kabag. Bantuan Hukum
Alamat:	Jalan Pejanggik No 12 Mataram
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	birohukumprovinsintb@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan, kepala daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Di tingkat Provinisi, Perkada yang disusun berupa Peraturan Gubernur (Pergub). Perkada diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan Perkada dilakukan oleh sekretaris daerah. Kompilasi produk hukum berupa Perda dan Perkada dilaksanakan untuk Meningkatkan Kualitas Dan Penegakan Produk Hukum Daerah . Mendokumentasikan Produk Hukum Daerah.

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Dan Penegakan Produk Hukum Daerah . Mendokumentasikan Produk Hukum Daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2024-01-01 s.d. 2024-01-31

Desain

2024-01-01 s.d. 2024-01-31

Pengumpulan Data

2024-01-01 s.d. 2024-06-30

Pengolahan Data

2024-01-01 s.d. 2024-06-30

Analisis

2024-01-01 s.d. 2024-06-30

Diseminasi Hasil

2024-02-01 s.d. 2024-06-30

Evaluasi

2024-02-01 s.d. 2024-06-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah Peraturan Daerah yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.	Pada saat pengumpulan
Jumlah Peraturan Bupati/ Walikota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Peraturan Bupati/ Walikota	Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.	Pada saat pengumpulan
Jumlah Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.	Pada saat pengumpulan
Jumlah Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur	Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.	Pada saat pengumpulan
Jumlah Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan atau melaksanakan kewenangan pemerintah daerah.	Pada saat pengumpulan
Jumlah Penanganan Masalah Hukum (Litigasi)	Litigasi	Litigasi merupakan proses formal selama penyelesaian perselisihan hukum.	Pada saat pengumpulan
Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM	Non Litigasi	Penyelesaian melalui non-litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.	Pada saat pengumpulan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
SEMESTERAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK BARAT
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TENGAH
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK TIMUR
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA
NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU
NUSA TENGGARA BARAT	BIMA
NUSA TENGGARA BARAT	SUMBAWA BARAT
NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT	KOTA BIMA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAWI, Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Produk Hukum

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Produk Hukum

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2025-02-01;
Digital (softcopy): 2025-02-01;
Data Mikro: 2025-02-01;

Variabel Kegiatan

Litigasi
Penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.
Peraturan/Regulasi
Regulasi dianggap sebagai perintah, keputusan eksekutif, Menteri atau administrasi lainnya. Pada tingkat kota, regulasi disebut juga tata cara. Peraturan dan tata cara yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah memiliki kekuatan hukum, meskipun dibatasi oleh tingkat otoritas penerbit.

Indikator Kegiatan

Jumlah Penanganan Masalah Hukum (Litigasi)
Jumlah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.