Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Opini Badan Pemeriksa Keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Opini Badan Pemeriksa Keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1:  Ditjen Bina Keuangan Daerah
Eselon 2: Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daearah

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Ananto Budiono, SE, MAP
Jabatan: Kasubdit Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah
Alamat:  Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3001161
Faksimile: -
Email: djkd@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
kegiatan penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data opini Badan Pemeriksa Keuangan yang digunakan untuk Meningkatkan Akuntabilitas, Transparasi dan Tertib Administrasi Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-02 s.d. 2023-02-28
Desain
2023-03-01 s.d. 2023-03-31
Pengumpulan Data
2023-04-03 s.d. 2023-05-31
Pengolahan Data
2023-06-01 s.d. 2023-08-30
Analisis
2023-08-31 s.d. 2023-10-31
Diseminasi Hasil
2023-11-01 s.d. 2023-11-30
Evaluasi
2023-12-01 s.d. 2023-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
DaerahDaerahsalah satu jenis opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan entitas, termasuk pemerintah daerahTahunan
Laporan Keuangan Pemerintah DaerahLaporan Keuangan Pemerintah Daerahdokumen resmi yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, hasil operasi, arus kas, dan perubahan ekuitas dari pemerintah daerah selama periode tertentuTahunan
OpiniOpinipenilaian resmi yang diberikan oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota di seluruh IndonesiaTahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-11-01;
Data Mikro: 2023-11-30;

Variabel Kegiatan

  1. Opini
    Pernyataan pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini terdiri dari : WTP, WDP, Tidak Wajar dan TMP (disclaimer of Opinion)
  2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    informasi mengenai laporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada pemerintah daerah
  3. Daerah
    kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Status Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
    Banyaknya opini dari BPK terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota menurut status opini BPK