Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Perangkat Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah di Indonesia 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perangkat Daerah pada Badan Layanan Umum Daerah di Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Ditjen Bina Keuangan Daerah
Eselon 2:  Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Raden Wisnu Saputro, SE
Jabatan: Kasubdit BLUD
Alamat: Gd. H lt. 12, Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3001161
Faksimile: -
Email: djkd@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
pengelolaan keuangan dan administrasi publik yang efisien

Tujuan Kegiatan
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Usaha/Layanan Daerah, dan Barang Milik Daerah

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-02 s.d. 2023-02-28
Desain
2023-03-01 s.d. 2023-03-31
Pengumpulan Data
2023-04-03 s.d. 2023-05-31
Pengolahan Data
2023-06-01 s.d. 2023-08-30
Analisis
2023-08-31 s.d. 2023-10-31
Diseminasi Hasil
2023-11-01 s.d. 2023-11-11
Evaluasi
2023-12-01 s.d. 2023-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
DaerahDaerahwilayah administratif dengan batas geografis dan administratif tertentu di suatu negara, seperti kabupaten, kota, atau provinsiTahunan
Badan Layanan Umum DaerahBadan Layanan Umum Daerahlembaga di bawah pemerintahan daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan layanan publik dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kemandirian finansialTahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-11-01;
Data Mikro: 2023-11-30;

Variabel Kegiatan

  1. Badan Layanan Umum Daerah
    satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
  2. Daerah
    satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Badan Layanan Umum Daerah
    Banyaknya usaha penyertaan satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.