Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Jumlah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk di Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat

Telepon:	(021) 3450038
Faksimile:	-
Email:	walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Ditjen Bina Keuangan Daerah
Eselon 2:	Direktorat Perencanaan Anggaran Daearah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Muhammad Valiandra, SE, MAP
Jabatan:	Kasubdit Dukungan Teknis Perencanaan Anggaran Daerah
Alamat:	Gd. H lt. 9, Jl. Veteran No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon:	(021) 3001161
Faksimile:	E-mail
Email:	djkd@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
langkah penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta mendukung perencanaan dan evaluasi yang lebih baik dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran

Tujuan Kegiatan
untuk meningkatkan pengelolaan anggaran daerah dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi, mendukung transparansi dan akuntabilitas, serta memperbaiki kinerja keuangan

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-01-02 s.d. 2023-02-28

Desain

2023-03-01 s.d. 2023-03-31

Pengumpulan Data

2023-04-03 s.d. 2023-05-31

Pengolahan Data

2023-06-01 s.d. 2023-08-30

Analisis

2023-08-31 s.d. 2023-10-31

Diseminasi Hasil

2023-11-01 s.d. 2023-11-30

Evaluasi

2023-12-01 s.d. 2023-12-31

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Daerah	Daerah	wilayah administratif dengan batas geografis dan administratif tertentu di suatu negara, seperti kabupaten, kota, atau provinsi	Tahunan
Nomor Perda	Nomor Perda	kode unik yang diberikan kepada setiap peraturan daerah untuk memudahkan identifikasi, dokumentasi, dan pengelolaan	Tahunan
Tanggal Perda	Tanggal Perda	tanggal resmi yang tercantum dalam dokumen peraturan daerah, menandai kapan peraturan tersebut mulai berlaku atau ditetapkan	Tahunan
Pendapatan	Pendapatan	total penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam periode anggaran tertentu, yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program pembangunan serta pelayanan publik di daerah tersebut	Tahunan
PAD	PAD	Penerimaan yang berasal dari sumber-sumber internal pemerintah daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain	Tahunan
pajak daerah	pajak daerah	jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada individu, perusahaan, atau entitas lain yang berada di wilayah administratif daerah tersebut	Tahunan
retribusi daerah	retribusi daerah	pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap individu, perusahaan, atau entitas lain sebagai imbalan atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah	Tahunan
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak lagi termasuk dalam aset daerah yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional	Tahunan
lain-lain PAD yang sah	lain-lain PAD yang sah	kategori pendapatan asli daerah (PAD) yang mencakup berbagai sumber penerimaan yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Tahunan
pendapatan transfer	pendapatan transfer	aliran dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau entitas lain sebagai bagian dari mekanisme redistribusi sumber daya atau dukungan finansial	Tahunan
pendapatan transfer pemerintah pusat	pendapatan transfer pemerintah pusat	Pemerintah Pusat adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pembiayaan berbagai program dan kegiatan di tingkat lokal	Tahunan
dana perimbangan	dana perimbangan	alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta meratakan kemampuan fiskal antar daerah	Tahunan
dana transfer umum dbh	dana transfer umum dbh	pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti pajak dan sumber daya alam	Tahunan
dana transfer umum dau	dana transfer khusus-DAK Fisik	alokasi dana yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan hasil pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti pajak dan sumber daya alam	Tahunan
dana transfer khusus-DAK Fisik	dana transfer khusus-DAK Fisik	alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang khusus ditujukan untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan kegiatan fisik yang memiliki prioritas nasional	Tahunan
dana transfer khusus-DAK non fisik	dana transfer khusus-DAK non fisik	jenis dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang bersifat non-fisik	Tahunan
dana intensif daerah (DID)	dana intensif daerah (DID)	bentuk dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah	Tahunan
dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur	dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur	alokasi dana dari pemerintah pusat untuk daerah dengan status otonomi khusus, seperti Papua, guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Tahunan
dana keistimewaan	dana keistimewaan	jenis dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan status keistimewaan atau daerah istimewa, dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi dan pengembangan daerah yang memiliki karakteristik khusus	Tahunan
dana desa	dana desa	dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dan diberikan langsung kepada pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan desa	Tahunan
pendapatan transfer antar daerah	pendapatan transfer antar daerah	dana yang dipindahkan dari satu pemerintah daerah ke daerah lain untuk mendukung redistribusi sumber daya dan mengatasi ketimpangan pembangunan	Tahunan
pendapatann bagi hasil	pendapatann bagi hasil	jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari hasil pembagian pendapatan yang diperoleh pemerintah pusat dari sumber-sumber tertentu	Tahunan
bantuan keuangan	bantuan keuangan	dana yang diberikan oleh pemerintah pusat, lembaga, atau pihak lain kepada pemerintah daerah atau instansi tertentu untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, atau proyek yang membutuhkan dukungan finansial	Tahunan
lain lain pendapatan daerah yang sah	lain lain pendapatan daerah yang sah	mencakup semua jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah yang diatur oleh hukum, selain dari pajak dan retribusi utama	Tahunan
Hibah	Hibah	pemberian dana atau aset oleh pemerintah, organisasi, atau individu kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan atau pengembalian	Tahunan
dana darurat	dana darurat	dana yang disediakan untuk menghadapi situasi atau kejadian mendesak yang memerlukan respons cepat dan tidak terduga, seperti bencana alam, krisis kesehatan, atau keadaan darurat lainnya	Tahunan
lain lain pendapatan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	lain lain pendapatan yang sesuai dengan peraturan perundang undangan	jenis pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari sumber tambahan selain pajak dan retribusi utama, yang diatur dan diakui secara hukum. Ini mencakup hasil dari pengelolaan aset daerah, hibah, sumbangan, denda, dan keuntungan investasi	Tahunan
belanja daerah	belanja daerah	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan dan program yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayahnya	Tahunan
belanja operasional	belanja operasional	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk membiayai kegiatan sehari-hari dan kebutuhan operasional rutin	Tahunan
belanja pegawai	belanja pegawai	jenis pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk membiayai kompensasi dan tunjangan yang diterima oleh pegawai atau karyawan	Tahunan
belanja barang dan jasa	belanja barang dan jasa	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan program	Tahunan
belanja bunga	belanja bunga	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk membayar bunga atas utang atau pinjaman yang dimiliki	Tahunan
belanja subsidi	belanja subsidi	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk memberikan bantuan finansial kepada individu, kelompok, atau sektor tertentu dengan tujuan mengurangi biaya atau beban ekonomi yang mereka hadapi	Tahunan
belanja hibah	belanja hibah	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dana kepada individu, organisasi, atau entitas lain tanpa mengharapkan pengembalian atau imbalan	Tahunan
belanja bantuan sosial	belanja bantuan sosial	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk memberikan bantuan finansial atau non-finansial kepada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan	Tahunan
belanja modal	belanja modal	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk investasi dalam aset tetap atau barang yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi atau wilayah dalam jangka panjang	Tahunan
belanja modal tanah	belanja modal tanah	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk membeli, memperoleh, atau mengembangkan tanah yang digunakan untuk kepentingan umum atau proyek jangka panjang	Tahunan
belanja modal peralatan dan mesin	belanja modal peralatan dan mesin	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk membeli, mengganti, atau memperbaiki peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan operasional atau proyek jangka panjang	Tahunan
belanja modal gedung dan bangunan	belanja modal gedung dan bangunan	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk pembangunan, pengadaan, atau perbaikan gedung dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum atau kegiatan operasional jangka panjang	Tahunan
belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat untuk pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jaringan transportasi, dan sistem irigasi	Tahunan
belanja modal aset lainnya	belanja modal aset lainnya	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk membeli, mengganti, atau memperbaiki aset yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti gedung, jalan, peralatan, atau mesin	Tahunan
belanja modal aset tetap lainnya	belanja modal aset tetap lainnya	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi untuk investasi dalam aset tetap yang tidak termasuk dalam kategori utama seperti gedung, jalan, peralatan, atau mesin	Tahunan
belanja tidak terduga	belanja tidak terduga	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pusat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan tidak direncanakan dalam anggaran tahunan	Tahunan
belanja transfer	belanja transfer	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk mentransfer dana kepada pemerintah daerah, lembaga, atau individu yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan proyek atau kegiatan tersebut	Tahunan
belanja bagi hasil	belanja bagi hasil	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pembagian pendapatan dari sumber-sumber tertentu, seperti pajak atau sumber daya alam, kepada pemerintah daerah atau entitas lain	Tahunan
belanja bantuan keuangan	belanja bantuan keuangan	pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk memberikan dukungan finansial kepada pemerintah daerah, lembaga, atau individu dalam bentuk bantuan uang	Tahunan
Penerimaan Pembiayaan	Penerimaan Pembiayaan	aliran dana yang diterima oleh pemerintah daerah atau pusat dari berbagai sumber pembiayaan untuk mendukung kegiatan anggaran dan keuangan	Tahunan
sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	selisih lebih yang muncul antara anggaran yang telah dianggarkan untuk suatu tahun anggaran dan realisasi pengeluaran serta pendapatan yang sesungguhnya selama tahun anggaran tersebut	Tahunan
pencairan dana cadangan	pencairan dana cadangan	proses pengeluaran atau pemanfaatan dana yang telah disisihkan dalam bentuk cadangan atau dana darurat untuk menanggapi kebutuhan mendesak atau situasi yang tidak terduga	Tahunan
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan	pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari penjualan atau pelepasan aset kekayaan daerah yang tidak dikelompokkan secara terpisah dalam laporan keuangan atau anggaran	Tahunan
penerimaan pinjaman daerah	penerimaan pinjaman daerah	proses di mana pemerintah daerah meminjam dana dari lembaga keuangan untuk membiayai proyek atau menutupi defisit anggaran	Tahunan
penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	proses di mana pemerintah daerah menerima kembali dana yang telah dipinjamkan kepada pihak lain	Tahunan
penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan	dana yang diterima oleh pemerintah daerah di luar pajak dan retribusi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tahunan
pengeluaran pembiayaan	pengeluaran pembiayaan	alokasi dana oleh pemerintah atau entitas lainnya untuk tujuan non-operasional, seperti membayar utang, berinvestasi dalam aset jangka panjang, menyertakan modal, memberikan hibah, atau biaya penerbitan surat utang	Tahunan
pembentukan dana cadangan	pembentukan dana cadangan	proses alokasi dana yang dilakukan untuk tujuan menyiapkan dana yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendatang atau menghadapi situasi darurat	Tahunan
penyertaan modal daerah	penyertaan modal daerah	proses di mana pemerintah daerah menginvestasikan dana atau asetnya ke dalam suatu perusahaan atau entitas usaha untuk mendapatkan kepemilikan saham atau hak kepemilikan lainnya	Tahunan
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo	pembayaran yang dilakukan untuk melunasi sebagian dari utang pokok pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dalam perjanjian utang	Tahunan
pemberian pinjaman daerah	pemberian pinjaman daerah	proses di mana pemerintah daerah memberikan pinjaman kepada entitas atau individu, baik di dalam maupun di luar daerahnya, untuk tujuan tertentu	Tahunan
pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan	jenis pengeluaran yang tidak termasuk dalam belanja operasional atau belanja modal biasa, tetapi merupakan bagian dari alokasi dana yang digunakan untuk tujuan khusus dalam pengelolaan keuangan pemerintah	Tahunan
surplus defisit	surplus defisit	istilah yang digunakan untuk menggambarkan keseimbangan keuangan dalam suatu entitas, seperti anggaran pemerintah, perusahaan, atau akun pribadi	Tahunan
pembiayaan netto	pembiayaan netto	istilah yang digunakan dalam akuntansi dan keuangan untuk menggambarkan total pembiayaan yang diperoleh atau dikeluarkan setelah memperhitungkan seluruh transaksi pembiayaan, baik masuk maupun keluar, serta selisih antara pendapatan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan	Tahunan
silpa	silpa	istilah dalam akuntansi dan keuangan pemerintahan yang merujuk pada sisa anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun anggaran	Tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-11-01;
Data Mikro: 2023-11-30;

Variabel Kegiatan

Nomor Peraturan Daerah
Kode atau nomor unik yang diberikan kepada sebuah peraturan daerah untuk identifikasi dan referensi
Daerah
atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan wilayah administratif atau geografis tertentu. Ini meliputi nama daerah, kode wilayah, lokasi geografis, batas administratif, dan data terkait seperti populasi dan ekonomi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan legislatif dalam rangka pembiayaan dan penerapan kegiatan/program yang direncanakan oleh pemerintah daerah.
Tanggal Peraturan Daerah
tanggal resmi di mana sebuah peraturan daerah mulai berlaku atau diundangkan. Ini mencakup tanggal pengesahan, pengundangan, dan mulai efektifnya peraturan

Indikator Kegiatan

Jumlah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Banyaknya peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah