Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Bantuan Keuangan Partai Politik di Indonesia

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Eselon 2: Direktorat Politik Dalam Negeri

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Dedi Taryadi, S.H.,M.Si
Jabatan: Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Partai Politik
Alamat: Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon: (021) 3521535
Faksimile: (021) 3521535
Email: perencanaan_kesbangpol@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor: 900.110/8561/Polpum tanggal 5 April 2023 perihal Percepatan Penyaluran Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 dengan ini perlu adanya kompilasi data dari Laporan Pelaksanaan Percepatan Penyaluran Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2023

Tujuan Kegiatan
Tersedianya data bantuan keuangan partai politik untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.Bentuk kegiatan pendidikan politik antara lain berupa seminar, lokakarya, dialog interaktif, sarasehan, workshop dan, kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-01-09 s.d. 2023-01-15
Desain
2023-01-16 s.d. 2023-01-23
Pengumpulan Data
2023-03-06 s.d. 2023-04-28
Pengolahan Data
2023-05-01 s.d. 2023-05-31
Analisis
2023-06-01 s.d. 2023-06-29
Diseminasi Hasil
2023-07-01 s.d. 2023-07-07
Evaluasi
2023-11-01 s.d. 2023-11-13

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Kode WilayahKode WilayahKode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan serta pulau seluruh Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan PulauApril s.d November
Nama WilayahNama WilayahNama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan nama Wilayah Administrasi Pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan PulauApril s.d November
Bantuan Partai Politik Per SuaraBantuan Partai Politik Per SuaraBantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2018 Besaran niiai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (31 sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah) per suara sah. Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. Dan Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sahApril s.d November
Suara SahSuara Sah SahBesarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan uara hasil Pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kab/kota. Jumlah Suara Sah Partai Politik merupakan suara yang diberikan oleh pemilih kepada kandidat atau calon dari sebuah partai politik dalam sebuah pemilihan. Suara ini dianggap sah karena mematuhi aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh badan pemilihan, seperti memilih sesuai dengan petunjuk yang diberikan, tidak melakukan pelanggaran, dan memberikan suara sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku. Hal ini Berdasarkan PP No. 5 Tahun 2009April s.d November
Bantuan Keuangan Partai PolitikTotal Bantuan Keuangan Partai Politik Bantuan Partai PolitikBantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Jumlah Total Bantuan Keuangan Politik merupakan hasil perkalian Jumlah Suara Sah dengan Jumlah Bantuan Keuangan partai politik per suara sebagaimana PP No. 1 Tahun 2018April s.d November

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Partai Politik

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Partai Politik

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2023-07-07;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Jumlah Suara Sah
    Jumlah keseluruhan suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
  2. Kode Wiayah
    Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan....
  3. Jumlah Bantuan Partai Politik
    Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan....
  4. Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Per Suara
    Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan....
  5. Nama Wilayah
    Data dasar yang memuat nama wilayah administrasi, luas wilayah, jumlah penduduk, dan data pulau

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Suara Sah
    Jumlah keseluruhan suara sah yang diperoleh seluruh partai politik peserta Pemilu dalam Pemilu Anggota DPR, di seluruh daerah pemilihan Anggota DPR.
  2. Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik
    Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan....
  3. Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Per Suara
    Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan....