Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Gianyar

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-24.5104.009

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Ciung Wanara No. 16

Telepon:	(0361)943003
Faksimile:	-
Email:	bpkadgianyarkab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
Eselon 2:	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Gde Nuka Asrama, S.Kom.
Jabatan:	Kepala Bidang Teknologi Informasi
Alamat:	Jln. Ciung Wanara No. 16
Telepon:	(0361) 943003
Faksimile:	(0361) 943003
Email:	it.bpkadgianyarkab@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka penyampaian informasi data keuangan kepada publik secara elektronik maupun hard copy, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bermaksud untuk membuat kegiatan pengumpulan data berupa data pendapatan daerah yang mencakup realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tujuan Kegiatan
Penyampaian informasi data keuangan kepada publik secara elektronik maupun hard copy agar pengguna data dan masyarakat mengetahui data realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Review dan Konfirmasi ke OPD (sumber Data) terkait

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Pendapatan Hibah

   Pendapatan yang termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

   Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pendapatan Transfer Antar Daerah

   Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan yang berasal dari APBD antar daerah dalam rangka perimbangan keuangan
4. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pedapatan yang berasal dari APBN, yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dalam rangka perimbangan keuangan
5. Lain-lain PAD yang Sah

   Pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD yang Sah dapat berupa (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro;....
6. Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah

   Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

   Pendapatan transfer antar daerah merupakan pendapatan yang berasal dari APBD antar daerah dalam rangka perimbangan keuangan
2. Jumlah Pendapatan Daerah

   Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.
4. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan pedapatan yang berasal dari APBN, yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dalam rangka perimbangan keuangan
5. Jumlah Lain-lain PAD yang Sah

   Pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD yang Sah dapat berupa (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro;....
6. Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

   Pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Jumlah Pendapatan Hibah

   Pendapatan yang termasuk sumbangan pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
8. Jumlah Retribusi Daerah

   Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jumlah Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.