Detail Metadata Kegiatan Statistik
Kompilasi Produk Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Perangkat Daerah di Kabupaten Gianyar 2024
Informasi Umum
Judul KegiatanKompilasi Produk Administrasi Penyelenggaraan Pengawasan Perangkat Daerah di Kabupaten Gianyar
Tahun Kegiatan
2024
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.5104.010
Penyelenggara
Instansi PenyelenggaraInspektorat Kabupaten Gianyar
Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Kesatrian No.3, Gianyar, Kec. Gianyar
Telepon: | (0361) 4794779 |
Faksimile: | - |
Email: | gianyarinspektorat@gmail.com |
Penanggung Jawab
Unit Eselon Penanggung JawabEselon 1: | Sekretaris Daerah |
Eselon 2: | Inspektur Kabupaten Gianyar |
Penanggung Jawab Teknis
Nama: | Ni Putu Darmiyanti, AP, M.Si |
Jabatan: | Sekretaris Inspektorat |
Alamat: | Jl. Kesatrian No. 3 Gianyar |
Telepon: | 08123616436 |
Faksimile: | - |
Email: | tuyanti07@gmail.com |
Perencanaan dan Persiapan
Latar Belakang KegiatanDalam rangka penyampaian informasi data strategis kepada publik baik melalui elektronik maupun hard file, maka Inspektorat Kabupaten Gianyar bermaksud untuk membuat kegiatan pengumpulan data sekunder yang mencakup penyelenggaraan dan hasil pengawasan di Kabupaten Gianyar.
Tujuan Kegiatan
Untuk memperoleh gambaran penyelenggaraan Pemerintahan dan hasil pengawasan di Kabupaten GianyarSebagai bahan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2024-01-01 s.d. 2024-02-29
Desain
2024-01-02 s.d. 2024-02-29
Pengumpulan Data
2024-03-07 s.d. 2024-04-30
Pengolahan Data
2024-05-01 s.d. 2024-06-30
Analisis
2024-07-01 s.d. 2024-08-31
Diseminasi Hasil
2024-07-01 s.d. 2024-08-31
Evaluasi
2024-07-01 s.d. 2024-08-31
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
---|---|---|---|
Opini BPK RI | Opini BPK | Opini BPK RI merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan | Penilaian terhadap penyelenggaraan 1 tahun sebelumnya |
Nilai Evaluasi SAKIP | Evaluasi SAKIP | Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah | Penilaian terhadap penyelenggaraan 1 tahun sebelumnya |
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP | Nilai Maturitas Penyelenggara | Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP adalah nilai kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Penilaian terhadap penyelenggaraan 1 tahun sebelumnya |
Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) | Nilai Indeks Penerapan Risiko (MRI) | Merupakan indeks penerapan aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko | Penilaian terhadap penyelenggaraan 1 tahun sebelumnya |
Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di lingkungan pemerintah, sebuah upaya penilaian kemajuan pengelolaan risiko korupsi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian korupsi | Penilaian terhadap penyelenggaraan 1 tahun sebelumnya |
Kapabilitas APIP | Kapabilitas APIP | Merupakan Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP yang efektif | Penilaian terhadap penyelenggaraan 1 tahun sebelumnya |
MCP KPK | MCP KPK | Merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan berbagai intervensi | Penilaian terhadap penyelenggaraan 1 tahun sebelumnya |
Desain Kegiatan
Kegiatan ini dilakukanBERULANG
Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN
Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL
Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA
Wilayah Kegiatan
Provinsi | Kabupaten/Kota |
---|---|
BALI | GIANYAR |
Pengumpulan data sekunder, Lainnya : Kegiatan pengawasan (Kombinasi Beberapa metode)
Sarana Pengumpulan Data
PAPI, Mail, Lainnya : Kombinasi beberapa sarana (hardfile)
Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Instansi
Pengumpulan Data
Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi
Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 16
Pengumpul data/enumerator: 43
Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan dan Analisis
Tahapan Pengolahan DataEditing, Coding, Data Entry, Validasi
Metode Analisis
DESKRIPTIF
Unit Analisis
Lainnya : OPD di lingkungan Pemkab Gianyar
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota
Diseminasi Hasil
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk UmumTercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak
Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-12-30;
Digital (softcopy): 2024-12-30;
Data Mikro: -
Variabel Kegiatan
-
Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
-
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di lingkungan pemerintah, sebuah upaya penilaian kemajuan pengelolaan risiko korupsi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian korupsi
-
Merupakan indeks penerapan aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko
-
Kemampuan atau kecakapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
-
Kematangan atau kemampuan aktual kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan pengendalian yang meliputi: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan....
-
Merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan berbagai intervensi
-
Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; dan (d)....
Indikator Kegiatan
-
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah sebuah model pengukuran Efektivitas Pengendalian Korupsi di lingkungan pemerintah, sebuah upaya penilaian kemajuan pengelolaan risiko korupsi serta memberikan pemahaman terkait dengan pencegahan, pengelolaan atau pengendalian korupsi
-
Merupakan upaya yang dilakukan oleh KPK RI untuk mendorong pencegahan korupsi melalui upaya-upaya preventif dengan melakukan berbagai intervensi
-
Kemampuan atau kecakapan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik, sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.
-
Merupakan indeks penerapan aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko
-
Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan; dan (d)....
-
Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
-
Kematangan atau kemampuan aktual kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mencapai tujuan pengendalian yang meliputi: kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan....