Detail Metadata Kegiatan Statistik

KOMPILASI DATA CAPAIAN INDEKS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI DATA CAPAIAN INDEKS PELAKSANAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat
Telepon: (021) 3450038
Faksimile: -
Email: walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Eselon 2: SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Dr.Muhammad Zamsani Baharuddin Tjenreng, ST., M.Si
Jabatan: KEPALA BAGIAN PERENCANAAN SETDITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat: JL. TAMAN MAKAM PAHLAWAN NO. 20, KALIBATA, PANCORAN, JAKARTA SELATAN
Telepon: 082246559268
Faksimile: -
Email: awalr@student.ce.undip.ac.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam hakikatnya standar pelayanan minimal merupakan salah satu dari kewajiban utama daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib. Pelaporan yang dilakukan daerah pada dasarnya masih menggunakan cara konvensional atau berbentuk dokumen fisik. Hal tersebut, cukup memakan waktu dan tenaga bagi Pemerintah Pusat dalam merekapitulasi kinerja daerah pada kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, kegiatan ini digunakan untuk memudahkan Pemerintah Pusat dalam mengevaluasi sekaligus menganalisis capaian kinerja daerah terutama di bidang pelayanan dasar.

Tujuan Kegiatan
Menghasilkan indeks capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal yang digunakan untuk merumuskan dan mengevaluasi kebijakan terkait pelayanan dasar bagi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-12-01 s.d. 2023-01-31
Desain
2023-01-02 s.d. 2023-02-28
Pengumpulan Data
2023-04-02 s.d. 2024-02-01
Pengolahan Data
2023-04-02 s.d. 2024-02-01
Analisis
2023-04-02 s.d. 2024-02-01
Diseminasi Hasil
2024-02-02 s.d. 2024-04-24
Evaluasi
2024-04-25 s.d. 2024-04-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.Tahunan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024.Tahunan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.Tahunan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.Tahunan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakatkegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; bidang Kebencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; bidang Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018.Tahunan
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Pelayanan Dasar Bidang Sosial kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.Tahunan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
LONGITUDINAL_PANEL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SELURUH_WILAYAH_INDONESIA

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAWI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Pemerintah Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rule Validasi di Sistem

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Pemda

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Tidak
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): -
Digital (softcopy): 2024-04-24;
Data Mikro: 2024-04-24;

Variabel Kegiatan

  1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
    Kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022.
  2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
    Kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.
  3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
    Kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; bidang Kebencanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; bidang Kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor....
  4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
    Kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.
  5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
    Kegiatan pelayanan dasar pemenuhan indikator bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023.

Indikator Kegiatan

  1. Indeksi Capaian Penerapan 6 Bidang pada Standar Pelayanan Minimal
    Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal di daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Teknis 6 Bidang SPM, yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum , Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan....
  2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
    Angka yang menunjukkan hasil dari pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Daerah