Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tegal

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ki.Gede Sebayu No.4

Telepon:	0283 322963
Faksimile:	-
Email:	bkpd@tegalkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Wali Kota Tegal
Eselon 2:	Slamet Wahyono, S.STP., M.Si.

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Lelys Siswinarti, S.STP
Jabatan:	Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Aparatur Sipil Negara
Alamat:	Jl. Ki Gede Sebayu No.4 Tegal
Telepon:	0283322963
Faksimile:	0283322963
Email:	bkd.tegalkota@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemerintah seringkali perlu mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data jumlah pegawai negeri sipil (PNS) untuk berbagai keperluan. Latar belakang kegiatan kompilasi data ini dapat berasal dari kebutuhan untuk: 1. Perencanaan Strategis: Data jumlah PNS diperlukan untuk merencanakan kebijakan strategis pemerintah terkait sumber daya manusia dan pengelolaan kepegawaian. 2. Evaluasi Kinerja Organisasi: Menilai kinerja organisasi pemerintah termasuk analisis jumlah PNS untuk memastikan optimalitas penggunaan tenaga kerja dalam mencapai tujuan dan tugas lembaga. 3. Penyusunan Anggaran: Data jumlah PNS digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengalokasikan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan dan tugas masing-masing lembaga atau instansi. 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan pegawai berdasarkan jumlah dan distribusi PNS. 5. Pemantauan Keseimbangan Regional: Memastikan adanya keseimbangan regional dalam distribusi PNS untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah negara.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan kompilasi data jumlah pegawai negeri sipil melibatkan pemantauan, pengumpulan, dan analisis data untuk mencapai beberapa hasil yang diinginkan, antara lain: 1. Akurasi Data: Menyediakan data yang akurat dan terkini mengenai jumlah PNS untuk mendukung pengambilan keputusan yang baik. 2. Pemantauan Perubahan: Memantau perubahan jumlah PNS dari waktu ke waktu untuk mendeteksi tren, kebutuhan, dan perubahan kebijakan. 3. Pengelolaan Kepegawaian yang Efisien: Membantu pemerintah dalam merencanakan dan mengelola kepegawaian secara efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan lembaga atau instansi. 4. Penyediaan Informasi Strategis: Menyediakan informasi strategis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan perencanaan jangka panjang terkait kepegawaian. 5. Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kepegawaian dengan memberikan informasi yang mudah diakses oleh publik. 6. Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Memberikan dasar data yang kuat untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien terkait kebijakan kepegawaian. Dengan demikian, kegiatan kompilasi data jumlah PNS merupakan bagian integral dari manajemen kepegawaian pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Verifikasi dari SIMPEG

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

   Tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Aparatur Sipil Negara

   Jumlah kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah