Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Perkawinan Penduduk Non-Muslim Kota Tegal

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Demografi dan Kependudukan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Lele no 14 Kota Tegal

Telepon:	0283353744
Faksimile:	-
Email:	disdukcapil@tegalkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Wali Kota Tegal
Eselon 2:	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TEGAL

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	EDI SISWANTO,S.Kom., M.M
Jabatan:	KEPALA BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN DATA
Alamat:	JL. LELE NO. 14 KOTA TEGAL
Telepon:	0283343262
Faksimile:	0283356131
Email:	hdisdukcapiltegalkota@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Dalam konteks perkawinan, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini menjadi dasar bagi pencatatan perkawinan. Setiap pasangan yang baru saja menikah wajib membuat akta perkawinan. Akta perkawinan merupakan dokumen penting sebagai bukti peristiwa nikah yang sah dan mendokumentasikan pernikahan dengan pasangan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mengatur perubahan terhadap undang-undang perkawinan sebelumnya. Di dalamnya termasuk ketentuan mengenai hak dan kewajiban penduduk, serta penerbitan akta perkawinan.

Tujuan Kegiatan
untuk mendapatkan jumlah data perkawinan penduduk non muslim di kota tegal

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : verifikasi dari SIAK

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. akta perkawinan

   Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah seorang pria dan seorang wanita melangsungkan perkawinan secara sah. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melayani Pencatatan Perkawinan bagi pasangan yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan tata cara agama....

Indikator Kegiatan

1. jumlah akta perkawinan

   jumlah akta perkawinan