Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kotamobagu

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	bpkd@kotamobagukota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Pra Sugiarto H. Yunus, SP, ME

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Hendri Dunand Kolopita, ST, ME
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan
Telepon:	082191323632
Faksimile:	-
Email:	cipta.zahra@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Menurut Peraturan Walikota Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Tipe A. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang di Bidang Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini menjadi acuan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Daerah setiap tahunnya wajib melaporakan Pendapatan Asli Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu selama 3 Bulan (Triwulan) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

   Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sebuah sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
2. Status Wajib Pajak

   Informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pendapatan Asli Daerah

   Sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMN dan BUMD.
2. Jumlah Pajak Daerah

   Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.