Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Keuangan APBD Provinsi Jawa Tengah

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614

Telepon:	(024) 8311172
Faksimile:	-
Email:	bpkad@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Eselon 2:	Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Jabatan:	Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Jawa Tengah
Alamat:	Jalan Sriwijaya No. 29 Tegalsari, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telepon:	024-831112
Faksimile:	024-831112
Email:	bpkad@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. ( UU No. 17 Tahun 2003) Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam 1 (satu) periode pelaporan sesuai struktur APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan Pembiayaan. (PP 12 Tahun 2019) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam APBD. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. (PP 12 Tahun 2019)

Tujuan Kegiatan
Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungiawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2021-10-01 s.d. 2021-12-31

Desain

2021-10-01 s.d. 2021-12-31

Pengumpulan Data

2022-01-01 s.d. 2022-12-31

Pengolahan Data

2023-01-01 s.d. 2023-05-31

Analisis

2023-01-01 s.d. 2023-05-31

Diseminasi Hasil

2023-06-01 s.d. 2023-08-31

Evaluasi

2023-09-01 s.d. 2023-09-30

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Pendapatan Retribusi Daerah	Retribusi	Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan	Satu Tahun Anggaran
Pendapatan Pajak Daerah	Pajak	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Satu Tahun Anggaran
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah	Satu Tahun Anggaran
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Satu Tahun Anggaran
Pendapatan transfer pemerintah pusat	Pendapatan transfer pemerintah pusat	Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari APBN atau APBD antar daerah yang memiliki tujuan untuk pemerataan pendapatan di daerah serta menutup celah fiskal daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah	Satu Tahun Anggaran
Pendapatan hibah	Pendapatan hibah	Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.	Satu Tahun Anggaran
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan merupakan pendapatan lainnya yang diterima oleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Satu Tahun Anggaran
Belanja pegawai	Belanja pegawai	Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.	Satu Tahun Anggaran
Belanja barang dan jasa	Belanja barang dan jasa	Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.	Satu Tahun Anggaran
Belanja Subsidi	Belanja Subsidi	Belanja Subsidi merupakan belanja yang dilakukan Pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat secara umum	Satu Tahun Anggaran
Belanja Hibah	Belanja Hibah	Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada Pemerintah Daerah, pemerintah lainnya atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.	Satu Tahun Anggaran
Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Sosial merupakan Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau Jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat	Satu Tahun Anggaran
Belanja modal tanah	Belanja modal tanah	Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan perusahaan dengan cara melakukan pengadaan, pembebasan, pembelian, penyelesaian dalam memanfaatkan tanah.	Satu Tahun Anggaran
Belanja modal peralatan dan mesin	Belanja modal peralatan dan mesin	Belanja modal peralatan dan mesin merupakan Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.	Satu Tahun Anggaran
Belanja modal gedung dan bangunan	Belanja modal gedung dan bangunan	Belanja modal gedung dan bangunan merupakan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual)	Satu Tahun Anggaran
Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan merupakan Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai	Satu Tahun Anggaran
Belanja modal aset tetap lainnya	Belanja modal aset tetap lainnya	Belanja modal aset tetap lainnya adalan Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain).	Satu Tahun Anggaran
Belanja tidak terduga	Belanja tidak terduga	Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.	Satu Tahun Anggaran
Belanja bagi hasil	Belanja bagi hasil	Belanja bagi hasil merupakan Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Satu Tahun Anggaran
Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Bantuan Keuangan	Belanja Bantuan Keuangan merupakan Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.	Satu Tahun Anggaran
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode.	Satu Tahun Anggaran
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah merupakan sumber pembiayan yang didapat dari diterimanya kembali sejumlah pinjaman yang telah diberikan kepada pemerintah pusat atau pemda lainnya	Satu Tahun Anggaran
Pembentukan Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan	Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan	Satu Tahun Anggaran
Penyertaan Modal Daerah	Penyertaan Modal Daerah	Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha penyertaan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu	Satu Tahun Anggaran

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
JAWA TENGAH	CILACAP
JAWA TENGAH	BANYUMAS
JAWA TENGAH	PURBALINGGA
JAWA TENGAH	BANJARNEGARA
JAWA TENGAH	KEBUMEN
JAWA TENGAH	PURWOREJO
JAWA TENGAH	WONOSOBO
JAWA TENGAH	MAGELANG
JAWA TENGAH	BOYOLALI
JAWA TENGAH	KLATEN
JAWA TENGAH	SUKOHARJO
JAWA TENGAH	WONOGIRI
JAWA TENGAH	KARANGANYAR
JAWA TENGAH	SRAGEN
JAWA TENGAH	GROBOGAN
JAWA TENGAH	BLORA
JAWA TENGAH	REMBANG
JAWA TENGAH	PATI
JAWA TENGAH	KUDUS
JAWA TENGAH	JEPARA
JAWA TENGAH	DEMAK
JAWA TENGAH	SEMARANG
JAWA TENGAH	TEMANGGUNG
JAWA TENGAH	KENDAL
JAWA TENGAH	BATANG
JAWA TENGAH	PEKALONGAN
JAWA TENGAH	PEMALANG
JAWA TENGAH	TEGAL
JAWA TENGAH	BREBES
JAWA TENGAH	KOTA MAGELANG
JAWA TENGAH	KOTA SURAKARTA
JAWA TENGAH	KOTA SALATIGA
JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG
JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN
JAWA TENGAH	KOTA TEGAL

Metode Pengumpulan Data
Wawancara, Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
CAPI, Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Organisasi Perangkat Daerah

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 11

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Organisasi Perangkat Daerah

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-06-01;
Digital (softcopy): 2023-06-01;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.