Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota di Kota Semarang Tahun 2022

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Ronggolawe Barat No 10, Kota Semarang

Telepon:	(024) 7604689
Faksimile:	(024) 7604689
Email:	satpolpp@semarangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
Alamat:	Jl. Ronggolawe No. 10, Semarang
Telepon:	024-7604689
Faksimile:	-
Email:	satpolpp@semarangkota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja adalah : (a) melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; (b) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; (c) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan (d) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Dalam pelaksanaan tugasnya Satpol PP Kota Semarang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berisi tentang penyusunan Struktur organisasi dan tata kerja, tugas dan fungsi Satpol PP serta pedoman-pedoman dasar lainnya. Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP Kota Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dengan penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian, bidang dan seksi diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Gungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk memenuhi tugas dan fungsi Satpol PP, maka dilakukan pengumpulan data dalam bidang Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota adalah untuk mengetahui data sektoral penegakan Perda dan Perwal yang bisa digunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Rasio Penegakan PERDA

   Perbandingan antara jumlah penyelesaian penegakan perda dengan jumlah pelanggaran perda
2. Jumlah Penyelesaian Penegakan PERDA

   Banyaknya perda yang ditangani dan ditegakan oleh Satpol PP
3. Jumlah Pelanggaran PERDA

   Banyaknya pelanggaran perda yang dilaporkan dan ditangani oleh satuan polisi pamong praja
4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

   Banyaknya warga negara yang memperoleh pelayanan karena terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
5. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

   Perbandingan antara jumlah perda/perkada yang memuat sanksi yang ditegakan dengan jumlah keseluruhan perda/perkada yang memuat sanksi

Indikator Kegiatan

1. Rasio Pelanggaran PERDA

   Perbandingan antara jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang diselesaikan di tahun bersangkutan dengan jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan kepala daerah yang di laporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan. Besarnya tingkat pelanggaran Perda dan Perwal yang dilakukan....