Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Administrasi Laporan Pelanggaran Perda di Kabupaten Solok Selatan

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Solok Selatan

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Padang Aro

Telepon:	08239070678
Faksimile:	-
Email:	rosylia@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Novrizon, S.Pd, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Prima Wijaya,S.IP
Jabatan:	Kabid Penegak Perda
Alamat:	Padang Aro Sangir Solok Selatan
Telepon:	0811676464
Faksimile:	-
Email:	rosyliasuhandri8814@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Laporan ini di susun untuk mengetahui Statistik Pelanggaran Dan Penyelenggaraan Perda di Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Trantibum No.1 Tahun 2020

Tujuan Kegiatan
Laporan penyelenggaraan dan pelanggaran perda kabupaten solok selatan bertujuan untuk pelaporan capaian target kinerja Dinas Satpol PP dan Damkar

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-01-02 s.d. 2023-01-06

Desain

2023-01-04 s.d. 2023-01-05

Pengumpulan Data

2023-01-09 s.d. 2023-12-15

Pengolahan Data

2023-12-15 s.d. 2023-12-22

Analisis

2023-12-23 s.d. 2023-12-29

Diseminasi Hasil

2023-12-29 s.d. 2023-12-31

Evaluasi

2024-01-01 s.d. 2024-01-03

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	Peraturan Daerah adalah salah satu produk peraturan perundang- undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Propinsi maupun daerah kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota.	setahun yang lalu
Jenis pelanggaran	Pelanggaran	Pelanggaran Keamanan Ketertiban Perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak	setahun yang lalu

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
SUMATERA BARAT	SOLOK SELATAN

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Perda & Pelanggaran Perda

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 4

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Perda & Pelanggaran Perda

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-12-31;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Jenis Pelanggaran
Pelanggaran Keamanan Ketertiban Perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Peraturan Perda
Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah

Indikator Kegiatan

Jumlah Pelanggaran Keamanan Ketertiban
Banyaknya kejadian perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat pada suatu lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan.