Detail Metadata Kegiatan Statistik

Survei Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sarolangun 2023

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sarolangun

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
Telepon: -
Faksimile: -
Email: disperkimtan.sarolangun@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Sekretaris Daerah
Eselon 2: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sarolangun

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Kabid Perumahan
Jabatan: Kabid Perumahan
Alamat: Komplek perkantoran Gunung Kembang
Telepon: -
Faksimile: -
Email: disperkimtan.sarolangun@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Minimnya data yang valid rumah tidak layak huni di kabupaten sarolangun, sehingga saat adanya kegiatan bantuan pembangunan baru / peningkatan kualitas rumah dari pusat maupun APBD , tidak ada calon penerima bantuan yang siap / valid sehingga data tersebut harus diverifikasi kembali

Tujuan Kegiatan
Menciptakan database rumah tidak layak huni kabupaten sarolangun , sehingga database tersebut telah valid / siap untuk digunakan saat ada kegiatan bantuan peningkatan kualitas / pembangunan baru rumah dari pusat maupun APBD

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2023-09-22 s.d. 2023-09-25
Desain
2023-09-27 s.d. 2023-09-29
Pengumpulan Data
2023-10-01 s.d. 2023-12-15
Pengolahan Data
2023-12-16 s.d. 2023-12-31
Analisis
2024-01-02 s.d. 2024-01-07
Diseminasi Hasil
2024-01-08 s.d. 2024-01-15
Evaluasi
2024-01-16 s.d. 2024-01-25

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Rumah Tidak Layak HuniRumah Tidak Layak HuniRumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan kelselatan bangunan, kecukupan minimum , luas bangunan dan kesehatan penghuni(peraturan menteri pekerjaan umum dan PUPR RI no.07/PRT/M/2018 tentang bantuan stimulan rumah swadaya)Saat Pencacahan

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
JAMBISAROLANGUN
Metode Pengumpulan Data
Wawancara, Mengisi Kuesioner Sendiri, Pengamatan

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Rumah Tangga

Desain Sampel

Jenis Rancangan Sampel
MULTI_STAGE_ATAU_PHASE

Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_NONPROBABILITAS

Metode yang Digunakan
SNOWBALL_SAMPLING

Unit Sampel
Rumah

Unit Observasi
Rumah Tidak Layak Huni

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 6

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Coding, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Rumah Tangga

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Ya

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2024-01-08;
Digital (softcopy): 2024-01-29;
Data Mikro: 2024-01-29;

Variabel Kegiatan

  1. Rumah Tidak Layak Huni
    Rumah Tidak Layak Huni adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan pangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni

Indikator Kegiatan

  1. Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Sarolangun
    Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni