Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENEGAKAN PERDA/PERKADA SATPOL PP MENURUT KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
K-22.3500.006

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jagir Wonokromo No.352, Sidosermo, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60239

Telepon:	(031) 8412159
Faksimile:	-
Email:	jks.satpolpp@jatimprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Adhy Karyono, A.KS., M.AP
Eselon 2:	M. Hadi Wawan Guntoro, S.STP., M.Si., CIPA

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	SYAFRIL A. S.
Jabatan:	KEPALA SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
Alamat:	JL. JAGIR WONOKROMO NO. 352, SIDESERMO, KEC. WONOCOLO, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR
Telepon:	0318412159
Faksimile:	0318412259
Email:	satpolppjatim1950@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan salah satunya dalam penegakan Peraturan Daerah. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda lainnya, yaitu peraturan Kepala Daerah. Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk penyelenggaraan penegakan Perda/Perkada, diperlukan pendataan secara up to date untuk menilai kinerja Satpol PP terutama pada bidang Gakda sekaligus menjadi acuan dalam memprediksi anggaran bidang Gakda Satpol PP Jawa Timur pada periode berikutnya.

Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui data terbaru mengenai pelaporan data kegiatan penegakan Perda/Perkada Satpol PP di Jawa Timur

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi, Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. KASUS PELANGGARAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN JENIS PUTUSAN PENGADILAN

   PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG GAKDA SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT PELANGGARAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN JENIS PUTUSAN PENGADILAN
2. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH ATAU PERATURAN KEPALA DAERAH

   PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG GAKDA SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT KEGIATAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATUARN KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
3. PENANGANAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN JENIS TINDAK LANJUT

   PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG GAKDA SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT TINDAK LANJUT PENANGANAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA DENGAN 4 JENIS TINDAKAN. APABILA TERBUKTI TERDAPAT PELANGGARAN TERHADAP PERDA/PERKADA MAKA SATPOL PP MEMILIKI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAK LANJUT PENANGANAN PERDA/PERKADA YANG DILANGGAR.
4. PELANGGAR PERDA ATAU PERKADA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

   PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG GAKDA SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT PELANGGAR PERDA ATAU PERKADA MENURUT JENIS KELAMIN. DIMANA PELANGGAR PERDA/PERKADA MERUPAKAN MASYARAKAT ATAU BADAN HUKUM YANG TERBUKTI MELANGGAR PERATURAN BAIK MELALUI LAPORAN, TERTANGKAP TANGAN, ATAU DIKETAHUI LANGSUNG OLEH PPNS.
5. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BERDASARKAN JENIS KELAMIN

   PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG GAKDA SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) MENURUT JENIS KELAMIN. DIMANA PPNS ADALAH PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI YANG DIBERI WEWENANG KHUSUS OLEH UNDANG-UNDANG UNTUK MELAKUKAN....
6. KADER PENEGAKAN PERDA YANG DIKUKUHKAN BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN/KELOMPOK

   PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG GAKDA SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT KADER PENEGAK PERDA YANG DIKUKUHKAN MENURUT JENIS PEKERJAAN/KELOMPOK. DIMANA KADER PENEGAK PERDA MERUPAKAN PERWAKILAN UNSUR WARGA, SEPERTI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, ORGANISASI KEPEMUDAAN, MAHASISWA, KELOMPOK ATAU PERKUMPULAN MASYARAKAT....
7. KASUS PELANGGARAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN JENIS STATUS PROSES

   PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG GAKDA SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT PELANGGARAN PERDA/PERKADA YANG DIKLASIFIKASIKAN BERDASARKAN STATUS PROSESNYA
8. KADER PENEGAK PERDA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

   PELAPORAN DAN PENDATAAN OLEH BIDANG GAKDA SATPOL PP JAWA TIMUR TERKAIT KADER PENEGAK PERDA MENURUT JENIS KELAMIN. DIMANA KADER PENEGAK PERDA MERUPAKAN PERWAKILAN UNSUR WARGA, SEPERTI LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, ORGANISASI KEPEMUDAAN, MAHASISWA, KELOMPOK ATAU PERKUMPULAN MASYARAKAT SOSIAL DAN LAINNYA....

Indikator Kegiatan

1. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BERDASARKAN JENIS KELAMIN

   TOTAL DARI JUMLAH TINDAK LANJUT PENANGANAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN 4 JENIS TINDAKAN YAITU PERINGATAN, PENUTUPAN ATAU PENYEGELAN, PENCABUTAN IJIN, SERTA LAINNYA.
2. JUMLAH PELANGGAR PERDA ATAU PERKADA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

   TOTAL DARI JUMLAH PELANGGAR PERDA/PERKADA MENURUT JENIS KELAMIN YAITU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.
3. PENANGANAN PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERDASAEKAN JENIS TINDAK LANJUT

   TOTAL DARI JUMLAH PENEGAKAN PERDA/PERKADA BERDASARKAN 14 JENIS PELANGGARAN YAITU BANGUNAN LIAR, PEDAGANG KAKI LIMA, REKLAMASI, PENCEMARAN LIMBAH, BAHAN GALIAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN (GALIAN C), IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN IJIN GANGGUAN (HO), REKLAME, MINUMAN BERALKOHOL, MAMIN KADALUARSA, PMKS....
4. JUMLAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG DIMILIKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2011

   TOTAL DARI JUMLAH STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) YANG DIMILIKI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2011.
5. JUMLAH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BERDASARKAN HUKUM YANG DITEGAKKAN

   TOTAL DARI JUMLAH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BERDASARKAN 2 JENIS HUKUM YANG DITEGAKKAN YAITU UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH.
6. JUMLAH KADER PENEGAK PERDA BERDASARKAN JENIS KELAMIN

   TOTAL DARI JUMLAH KADER PENEGAK PERDA MENURUT JENIS KELAMIN YAITU LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN.