Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepatuhan Perusahaan Terhadap Norma-Norma Ketenagakerjaan

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Ketenagakerjaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Tenaga Kerja Kota Palopo

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Opu Tosappaile, Boting, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91911

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	disnaker@palopokota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Asmiati, S.Sos

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek
Alamat:	Jl. Opu To Sappaile Kota Palopo
Telepon:	081937725923
Faksimile:	-
Email:	disnaker@palopokota.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur berbagai hal terkait urusan ketenagakerjaan. Mulai dari memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, serta memberikan perlindungan kepada tenaga kerja. Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Beberapa kewajiban perusahaan yang harus diterapkan supaya perusahaan dianggap profesional dan menerapkan tata kelola perusahaan yang layak antara lain: perusahaan harus menyusun peraturan perusahaan, membuat perjanjian kerja bersama dengan karyawan yang mengikat kedua belah pihak dan memuat hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja, menerapkan pembayaran gaji karyawan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Kab/Provinsi, kewajiban perusahaan membayar pesangon bagi karyawan yang di PHK, dll. Namun demikian masih ada perusahaan yang menganggap ketentuan itu memberatkan perusahaan apalagi perusahaan yang produktivitasnya rendah. Pembayaran Upah sesuai standar UMK/UMP misalnya oleh sebagian perusahaan dianggap membebani keuangan perusahaan karena keuntungan perusahaan belum mampu membayar upah kepada karyawan sesuai satandar minimum. Demikian halnya dengan kewajiban membayar pesangon bagi karyawan yang di PHK. Terkadang perusahaan melalaikan kewajibannya membayar pesangon dengan alasan keuangan perusahaan tidak mampu membayarnya.

Tujuan Kegiatan
Untuk mengetahui kepatuhan perusahaan terhadap norma-norma ketenagakerjaan dan sebagai tolak ukur dalam menilai tata kelola perusahaan yang layak.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

2023-06-05 s.d. 2023-06-16

Desain

2023-06-19 s.d. 2023-06-23

Pengumpulan Data

2023-06-26 s.d. 2023-08-25

Pengolahan Data

2023-09-04 s.d. 2023-09-29

Analisis

2023-10-02 s.d. 2023-10-20

Diseminasi Hasil

2023-11-06 s.d. 2023-11-17

Evaluasi

2023-11-27 s.d. 2023-12-08

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Peraturan Perusahaan	Ketersediaan Peraturan Perusahaan	Kewajiban Manajemen Perusahaan untuk membuat/menyusun Peraturan Perusahaan untuk menjadi pedoman dalam menjalankan roda perusahaan dan wajib ditaati baik manajemen perusahaan maupun karyawan	Satu tahun
Perjanjian Kerja Bersama	Ketersediaan Perjanjian Kerja Bersama	Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja dan pengusaha yang memuat hak dan kewajiban serta syarat-syarat kerja kedua belah pihak	Satu tahun
Upah Minimum Provinsi	Kewajiban menerapkan UMP	Salah satu kewajiban perusahaan adalah menerapkan pembayaran gaji karyawan sesuai standar upah minimum baik UMP maupun UMK	Satu tahun
Kepesertaan Jamsostek	Kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan	Kewajiban perusahaan mendaftarkan dan membayarkan Iyuran BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawannya	Satu tahun
Pesangon	Kewajiban membayar pesangon bagi karyawan yang di PHK	Kewajiban perusahaan membayarkan uang pesangon yang besarannya sudah diatur sesuai ketentuan undang- undang bagi karyawan yang di PHK	Satu tahun

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
SULAWESI SELATAN	KOTA PALOPO

Metode Pengumpulan Data
Wawancara

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Individu

Desain Sampel

Jenis Rancangan Sampel
MULTI_STAGE_ATAU_PHASE

Metode Pemilihan Sampel Tahap Terakhir
SAMPEL_PROBABILITAS

Metode yang Digunakan
CLUSTER_SAMPLING

Kerangka Sampel Tahap Terakhir
LIST_FRAME

Fraksi Sampel Keseluruhan
10%

Nilai Perkiraan Sampling Error Variabel Utama
1.5%

Unit Sampel
Perusahaan

Unit Observasi
HRD Perusahaan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 5

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Editing, Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Individu

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Kabupaten/Kota

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-12-26;
Digital (softcopy): 2023-12-28;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.