Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi data Produk Administrasi Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Banten

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perwilayahan dan Perkotaan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JL. Syeh Nawawi Al-Bantani (KP3B)

Telepon:	(0254) 267102
Faksimile:	(0254) 267103
Email:	program.dpmdbanten@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Jl.Syeh Nawawi Al-Bantani (KP3B)
Telepon:	(0254)267102
Faksimile:	(0254)267103
Email:	program.dpmdbanten@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai uraian tugas: 1. Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas; 2. Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang; 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; 4. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang; 5. Menyelenggarakan, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 6. Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD; 7. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas; 8. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan 9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, seringkali para pembuat kebijakan di bidang Bina Pemerintahan Desa mengalami kesulitan dalam hal pengambilan keputusan yang tepat karena keterbatasan atau ketidaktersediaan data dan informasi yang akurat, tepat, dan cepat. Data dan informasi sebagai sumber daya yang sangat strategis dalam pengelolaan haruslah berkualitas. Data yang berkualitas lahir dari tata kelola data yang terpadu, bukan dari data yang berserakan di berbagai unit teknis atau individu. Data yang berkualitas merupakan hasil dari koordinasi yang baik antara sisi substansi data (isi dan kegunaan data tersebut) dan sisi metodologi data (bagaimana data tersebut dihasilkan). Oleh karena itu, dalam Bidang Bina Pemerintahan Desa, perlu disusun suatu kompilasi data Bina Pemerintahan Desa yang dapat memberikan gambaran secara komprehensif sehingga dapat memudahkan pengambil kebijakan di bidang Bina Pemerintahan Desa dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data statistik sektoral Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten yang baik, andal, berkualitas, valid, akurat dan terkini. Terselenggarakannya penyedian dan penyajian data pendukung dokumen perencanan yang baik, andal, berkualitas, valid, akurat dan terkini.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Rekonsiliasi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Kantor Milik Kelurahan Kondisi Baik

   Kantor Kelurahan dengan kondisi baik
2. Kantor Kelurahan Sewa/Kontrak

   Kantor kelurahan yang status kepemilikan bangunannya bukan milik kelurahan
3. Desa Perkebunan

   Tipologi Desa Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Pertanian
4. Kantor Milik Kelurahan

   Kantor Kelurahan yang status kepemilikan bangunannya milik Kelurahan
5. Kantor Desa Sewa/Kontrak

   Kantor desa yang status kepemilikan bangunannya bukan milik desa
6. Desa Nelayan/Pesisir

   Tipologi Desa Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Pertanian
7. Kantor Milik Kelurahan Kondisi Sedang

   Kantor Kelurahan dengan kondisi sedang
8. Desa Perladangan

   Tipologi Desa Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Pertanian
9. Desa Tertinggal

   Skor pengukuran status desa dalam IDM Desa Tertinggal: > 0,491 dan < 0,599
10. Desa Sangat Tertinggal

    Skor pengukuran status desa dalam IDM Desa Sangat Tertinggal: < 0,491
11. Tingkat Pendidikan

    Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan oleh Aparat Pemerintah Kelurahan
12. Desa Peternakan

    Tipologi Desa Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Pertanian
13. Kantor Kelurahan yang Menumpang

    Kantor kelurahan yang status kepemilikan bangunannya bukan milik kelurahan
14. Kantor Milik Desa

    Kantor desa yang status kepemilikan bangunannya milik desa
15. Kantor Milik Desa Kondisi Sedang

    Kantor desa dengan kondisi sedang
16. Kantor Milik Desa Kondisi Baik

    Kantor desa dengan kondisi baik
17. Desa Persawahan

    Tipologi Desa Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Pertanian
18. Desa Industri

    Tipologi Desa Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Pertanian
19. Kantor Desa yang Menumpang

    Kantor desa yang status kepemilikan bangunannya bukan milik desa
20. Desa Berkembang

    Skor pengukuran status desa dalam IDM Desa Berkembang: > 0,599 dan < 0,707
21. Aparat Pemerintah Kelurahan

    Aparatur kelurahan yang bertugas untuk membantu lurah dalam melaksanakan fungsi kelurahan
22. Kantor Milik Kelurahan Kondisi Rusak

    Kantor Kelurahan dengan kondisi rusak
23. Kantor Milik Desa Kondisi Rusak

    Kantor desa dengan kondisi rusak
24. Desa Mandiri

    Skor pengukuran status desa dalam IDM Desa Mandiri: > 0,815.
25. Desa/Kelurahan

    Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
26. Desa Maju

    Skor pengukuran status desa dalam IDM Desa Maju: > 0,707 dan < 0,815
27. Aparat Pemerintah Desa

    unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
28. Desa Kehutanan

    Tipologi Desa Berdasarkan Mata Pencaharian Utama Pertanian

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Kantor Desa/Kelurahan

   Kondisi Kantor Desa/Kelurahan
2. Jumlah Aparatur Desa/Kelurahan

   Jumlah Aparatur Desa/Kelurahan
3. Tipologi Desa

   Kelompok desa berdasarkan mata pencaharian utama
4. Jumlah Desa/Kelurahan

   Banyaknya desa/kelurahan atau yang setara dengan desa/kelurahan seperti Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT), Desa Persiapan, Nagari, Pemukiman Suku Pedalaman, dll.
5. Jumlah Desa menurut Status Desa

   Status Desa yang terklasifikasi atas: Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, dan Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)