Detail Metadata Kegiatan Statistik

◈

Informasi Umum

Identitas & penyelenggara kegiatan

Judul Kegiatan

Indeks Kapasitas Bencana/Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun Kegiatan

2023

Cara Pengumpulan Data

Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan

Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik

Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi

⌂

Penyelenggara

Instansi penyelenggara

Instansi Penyelenggara

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Alamat Lengkap

Jl. Letjend. S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon

(031) 8550222

Faksimile

(031) 8550101

mail@bpbd.jatimprov.go.id

⚑

Penanggung Jawab

Eselon & penanggung jawab teknis

Eselon 1

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

Eselon 2

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

Nama PJ Teknis

Jabatan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Timur

Alamat

Jl. Letjend. S. Parman No. 55, Krajan Kulon, Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Telepon

(031) 8550222

Faksimile

(031) 8550101

mail@bpbd.jatimprov.go.id

✎

Perencanaan & Persiapan

Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel

Latar Belakang Kegiatan

Peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana harus dinilai setiap tahunnya untuk mengetahui perkembangan masing-masing daerah. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan unu diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Selain itu, sejak tahun 2019, Indeks Kapasitas Bencana (IKB)/Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur Provinsi Jawa Timur. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur dipandang perlu melakukan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di kabupaten/kota.

Tujuan Kegiatan

1. Mengetahui tingkat Indeks Kapasitas Daerah (IKD) sebagai komponen Indeks Risiko Bencana (IRB). 2. Hasil penilaian kapasitas daerah dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana sebagai dasar untuk menginput pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten/Kota.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan

1 Januari 2023 - 31 Desember 2023

Desain

1 Januari 2023 - 31 Desember 2023

Pengumpulan Data

1 November 2023 - 31 Desember 2023

Pengolahan Data

1 November 2023 - 31 Desember 2023

Analisis

1 November 2023 - 31 Desember 2023

Diseminasi

1 Januari 2024 - 31 Januari 2024

Evaluasi

1 Januari 2024 - 31 Januari 2024

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 71 var

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Peraturan daerah tentang penanggulangan bencana	Ketersediaan kebijakan/regulasi/peraturan daerah tentang penanggulangan bencana	Semua bentuk kebijakan/regulasi/peraturan daerah mengatur tentang penanggulangan bencana di daerah yang telah disetujui dan disahkan oleh DPRD, meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pembentukan BPBD	Ketersediaan aturan atau regulasi yang mengatur pembentukan BPBD di kabupaten/kota maupun provinsi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Tentang pembentukan forum PRB	Ketersediaan aturan dan mekanisme yang mengatur pembentukan Forum PRB	Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah yang tidak terikat dalam bentuk regulasi, namun dapat juga dalam bentuk kesepakatan internal organisasi (statuta, AD/ART, kode etik).	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peraturan tentang penyebaran informasi kebencanaan	Ketersediaan mekanisme penyebaran informasi kebencanaan dan standar operasional prosedur yang berlaku	Informasi kebencanaan meliputi 3 fase yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kebijakan daerah tentang RPB	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) di daerah	Kebijakan daerah tentang Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah berbagai kebijakan di daerah termasuk misalnya Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peraturan daerah tentang tataruang berbasis PRB	Terintegrasinya hasil kajian risiko bencana dengan penataan ruang di daerah	Peraturan Daerah tentang Tataruang berbasis PRB dimaksud adalah perda mengenai penataan ruang seperti RTRW, RDTR, dan RTBL, yang mengatur pemanfaatan ruang yang tidak memunculkan atau meningkatkan risiko bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Lembaga badan penanggulangan bencana daerah	Ada/tidaknya BPBD dan kesesuainnya pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah Pusat	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah sebuah lembaga khusus yang menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Lembaga forum pengurangan risiko bencana	Ada/tidaknya Forum Pengurangan Risiko Bencana	Lembaga Forum PRB adalah forum yang telah memiliki landasan hukum (legal entity) sebagai dasar untuk mendapatkan pengakuan dari multi pihak dalam upaya PRB.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Komitmen DPRD terhadap PRB	Ada/tidaknya bentuk komitmen DPRD terhadap PRB	Komitmen DPRD terhadap PRB adalah keterlibatan aktif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap seluruh aktivitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peta bahaya dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Ketersediaan peta bahaya	Peta bahaya adalah peta yang berisikan data dan informasi tentang karakteristik ancaman bencana serta kajiannya yang mampu menggambarkan jumlah potensi luas bahaya.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peta kerentanan dan kajiannya untuk seluruh bahaya yang ada di daerah	Ketersediaan peta bahaya	Peta kerentanan adalah peta berisikan data dan informasi yang mampu menggambarkan jumlah penduduk terpapar serta potensi kerugian dari setiap jenis ancaman bencana yang ada.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Peta kapasitas dan kajiannya	Ketersediaan peta kapasitas	Peta kapasitas adalah peta berisikan data dan informasi yang mampu menggambarkan kemampuan daerah terhadap jenis-jenis ancaman bencana yang ada.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana penanggulangan bencana	Ketersediaan, proses penyusunan, dan pemanfaatan dokumen RPB di daerah	Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah Rencana Induk Penanggulangan Bencana di Daerah yang merupakan Dokumen Daerah dan bagian dari Perencanaan Pembangunan Daerah. RPB disusun untuk multi ancaman bencana di daerah yang mencakup tahapan PB (Pra, Saat, Pasca).	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	Ketersediaan sarana penyampaian informasi kebencanaan	Tersedianya sebuah sistem informasi kebencanaan di daerah yang terintegrasi antar sektor dan diseminasikan secara menyeluruh serta menjangkau semua lapisan masyarakat sebagai alat bantu pengambilan keputusan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	Ketersediaan sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Terselenggaranya kegiatan rutin sosialisasi tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dapat berbentuk aktivitas komunitas, kegiatan diselenggarakan instansi tertentu, dll di setiap kecamatan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha	Terselenggaranya mekanisme komunikasi lintas pemangku kepentingan	Terselenggaranya mekanisme komunikasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya pengurangan risiko bencana	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa kritis	Keterlibatan Pusdalops PB dalam memberikan informasi penting	Pusdalops PB memberikan informasi-informasi penting untuk menggerakkan masyarakat dalam menyelamatkan diri saat kejadian bencana sebagai upaya peringatan dini.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	Tersedianya sistem pendataan terkait kebencanaan	Tersedianya sebuah sistem pendataan terkait kebencanaan di daerah yang terintegrasi secara vertikal dan dimanfaatkan di kedua arah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	Terselenggaranya pelatihan dan sertifikasi penggunaan pealatan PB	Tersedianya aktor pengguna peralatan PB yang tersertifikasi sebagai actor kunci dalam respons kejadian bencana di daerah. Peralatan PB yang dimaksud mengacu kepada lampiran Perka BNPB 11/2011 tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan PB.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penyelenggaraan Latihan (Geladi) kesiapsiagaan	Terselenggaranya geladi kesiapsiagaan	Terselenggaranya latihan atau simulasi (geladi) mengenai kesiapsiagaan secara bertahap dan berlanjut (mulai pelatihan, simulasi, hingga uji sistem).	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Terselenggaranya pengkajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam kondisi darurat bencana disesuaikan dengan perhitungan jumlah jiwa terdampak pada daerah rawan bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Terselengaranya inventarisasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penyimpanan/pergudangan Logistik PB	Tersedianya penyimpanan/pergudangan logistik PB	Proses penyimpanan dan pergudangan dimulai dari data penerimaan logistik dan peralatan yang diserahkan kepada unit pergudangan dan penyimpanan disertai dengan berita acara penerimaan dan bukti penerimaan logistik dan peralatan pada waktu itu (Perka BNPB No.13 tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan PB)	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik secara periodik	Supply Chain adalah jaringan kerja yang terintegrasi dengan baik, dari fasilitas-fasilitas (gudang, pabrik, terminal, pelabuhan, toko, dan rumah), kendaraan (truk, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut), dan sistem informasi logistik yang dihubungkan dengan suppliernya supplier dan konsumen akhir. Logistik adalah kejadian dalam supply chain	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	Ada tidaknya jaminan keberlangsungan pasokan energi listrik oleh pemda	Pemerintah daerah dapat menjamin keberlangsungan pasokan energi listrik untuk kebutuhan darurat bencana terparah, yang mengacu kepada scenario dalam Rencana Kontijensi.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	Ada tidaknya jaminan ketersediaan pangan	Pemerintah daerah dapat menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terpapar dan dievaluasi secara berkala.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penataan ruang berbasis PRB	Aksesibilitas informasi penataan ruang	Aksesibilitas seluruh informasi penataan struktur ruang (permukiman dan jaringan prasarana) dan pola ruang (kawasan lindung dan kawasan budidaya) dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Informasi penataan ruang yang mudah diakses publik	Aksesibilitas informasi penataan ruang	Aksesibilitas seluruh informasi penataan ruang dan pemanfaatannya dalam kegiatan Pengurangan Risiko Bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	Ketersediaan sekolah dan madrasah aman bencana di daerah	Sekolah dan Madrasah Aman Bencana adalah sekolah yang menerapkan standar sarana dan prasarana serta budaya yang mampu melindungi warga sekolah dan lingkungan di sekitarnya dari bahaya bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana	Ketersediaan rumah sakit aman bencana dan puskemas aman bencana di daerah	Rumah Sakit Aman Bencana dan Puskesmas Aman Bencana adalah Rumah Sakit dan Puskesmas yang menyediakan pelayanan kesehatan yang efisien setiap waktu, bahkan setelah bencana terjadi atau pada masa tanggap darurat, tangguh dan terorganisir dengan tersedianya rencana kontijensi di rumah sakit dan puskesmas tersebut serta memiliki tenaga kerja yang terlatih untuk memastikan bahwa rumah sakit tersebut tetap bisa menjalankan fungsinya pada saat krisis.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Desa Tangguh Bencana	Kesesuain daerah dengan kriteria desa tangguh bencana	Desa Tangguh Bencana merupakan desa/kelurahan yang dirancang untuk membentuk warganya menjadi tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana, memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penerapan resapan air untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana banjir	Ketersediaan sumur resapan dan/atau biopori	Resapan air ditujukan untuk mengatasi banjir dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Perlindungan daerah tangkapan air	Keterlibatan pemerintah maupun komunitas tentang kebijakan pengelolaan lingkungan hidup khususnya perlindungan daerah tangkapan air	Daerah tangkapan air adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis yang dapat berupa punggung-punggung bukit atau gunung dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Restorasi Sungai	Ada tidaknya upaya restorasi sungai	Restorasi sungai adalah mengembalikan fungsi alami/renaturalisasi sungai yang telah terdegradasi oleh intervensi manusia. Restorasi sungai merupakan perubahan paradigma dalam ilmu rekayasa sungai (river engineering) yaitu perubahan dari pola penyelesaian berdasarkan aspek teknik sipil hidro secara parsial menjadi penyelesaian terintegrasi aspek hidraulik, fisik, ekologi, sosial.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penguatan Lereng	Ada tidaknya upaya penguatan lereng	Termasuk tindakan sipil teknis di kawasan DAS rawan longsor (didalamnya ada penguatan lereng)	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penegakan Hukum untuk Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kebakaran Lahan dan Hutan	Ada tidaknya penegakan hukum untuk peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kebakaran lahan dan hutan	Langkah pencegahan dan mitigasi bencana dalam bentuk peraturan (peraturan daerah, peraturan adat/desa) serta penegakan hukum bagi masyarakat, swasta maupun instansi, khususnya untuk ancaman kebakaran lahan dan hutan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Optimalisasi pemanfaatan air permukaan	Terselenggaranya optimalisasi pemanfaatan air permukaan	- Sistem pengelolaan atau perlindungan Efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana kekeringan lahan pertanian - Pengelolaan dan perlindungan Air permukaan (sungai, mata air, rawa-rawa, danau, lahan basah, embung, irigasi) dan DTA. Melindungi daerah tangkapan air (DTA) secara luasan dan kualitas tutupan lahan DTA, revitalisasi embung untuk cadangan air, kawasan hutan lindung kota/kab, Restorasi sungai	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemantauan berkala hulu Sungai	Terselenggaranya pemantauan hulu sungai	Sistem pengelolaan dan pemantauan area DAS hulu sungai ( sempadan, badan air, dan area hutan di luar sempadan mencakup perlindungan, pemanfaatan dan pemeliharaan) yang inklusif (multidisiplin dan multipihak) dan lintas administratif kota/kab di landskap DAS yang sama) untuk mencegah dan memitigasi bencana banjir bandang.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penerapan Bangunan Tahan gempa bumi	Ada tidaknya penerapan bangunan tahan gempa bumi	Bangunan tahan gempa bumi merupakan suatu bangunan yang sekuat apapun saat terjadi gempa, bangunan tersebut tetap terkena getarannya namun masih tetap aman.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Ada tidaknya tanaman dan/atau bangunan penahan gelombang tsunami	Tanaman penahan gelombang tsunami merupakan tanaman yang dijadikan sebagai penahan gelombang tsunami, misalnya pohon kelapa, mangrove, casuarina. Bangunan penahan gelombang tsunami merupakan suatu bangunan yang digunakan untuk penahan gelombang tsunami seperti tembok atau bangunan lainya.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Revitalisasi tanggul, embung, waduk, dan taman kota	Ada tidaknya upaya revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota	Revitalisasi adalah suatu upaya atau proses dalam rangka mengembalikan fungsi objek-objek yang penting dalam rangka melaksanakan kegiatan mitigasi struktural untuk bencana banjir. Objek-objek yang dapat direvitalisasi contohnya tanggul, embung, waduk dan taman kota.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Restorasi lahan gambut	Ada tidaknya upaya restorasi lahan gambut	Restorasi lahan gambut adalah mengembalikan kondisi lahan gambut seperti semula agar dapat mengurangi emisi yang disebabkan pelepasan karbon yang besar.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Ada tidaknya upaya konservasi vegetatif DAS rawan longsor	Konservasi vegetatif DAS adalah pelestarian vegetasi-vegetasi yang ada di sekitar DAS dalam upaya mitigasi struktural bencana longsor	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi gempa bumi	Ada tidaknya rencana kontijensi gempa bumi	Rencana kontijensi gempa bumi merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana gempa bumi.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana Kontijensi Tsunami	Ada tidaknya rencana kontijensi tsunami	Rencana kontijensi tsunami merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana tsunami.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem Peringatan Dini Bencana Tsunami	Tersedianya sistem peringatan dini tsunami	Sistem peringatan dini bencana tsunami merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya tsunami.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana Evakuasi Bencana Tsunami	Ada tidaknya rencana evakuasi tsunami	Rencana evakuasi bencana tsunami merupakan rencana penyelamatan yang ditujukan kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri beserta harta bendanya ke tempat lebih aman sebelum datang ancaman.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana Kontijensi Banjir	Ada tidaknya rencana kontijensi banjir	Rencana kontijensi banjir merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana banjir.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana banjir	Tersedianya sistem peringatan dini banjir	Sistem peringatan dini bencana banjir merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya banjir.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi tanah longsor	Ada tidaknya rencana kontijensi tanah longsor	Rencana kontijensi tanah longsor merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana tanah longsor.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana tanah longsor	Tersedianya sistem peringatan dini tanah longsor	Sistem peringatan dini bencana tanah longsor merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya tanah longsor.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan	Ada tidaknya rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan	Rencana kontijensi kebakaran lahan dan hutan merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana kebakaran lahan dan hutan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan	Tersedianya sistem peringatan dini kebakaran lahan dan hutan	Sistem peringatan dini bencana kebakaran lahan dan hutan merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya kebakaran lahan dan hutan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi erupsi gunung api	Ada tidaknya rencana kontijensi erupsi gunung api	Rencana kontijensi erupsi gunung api merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana erupsi gunung api.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api	Tersedianya sistem peringatan dini erupsi gunung api	Sistem peringatan dini bencana erupsi gunung api merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya erupsi gunung api.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunungapi	Ada tidaknya pembuatan infrastruktur evakuasi bencana gunung api	Infrastruktur evakuasi bencana erupsi gunung api merupakan infrastruktur yang dibangun sebagai upaya penanggulangan bencana erupsi gunung api, berupa rambu peringatan dan/atau rambu evakuasi bencana erupsi gunung api.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi kekeringan	Ada tidaknya rencana kontijensi kekeringan	Rencana kontijensi kekeringan merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana kekeringan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana kekeringan	Tersedianya sistem peringatan dini kekeringan	Sistem peringatan dini bencana kekeringan merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya kekeringan.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Rencana kontijensi banjir bandang	Ada tidaknya rencana kontijensi banjir bandang	Rencana kontijensi banjir bandang merupakan skenario, tujuan, tindakan teknis dan manajerial serta pengerahan potensi sumber daya yang disepakati bersama untuk menghadapi bencana banjir bandang.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Sistem peringatan dini bencana banjir bandang	Tersedianya sistem peringatan dini banjir bandang	Sistem peringatan dini bencana banjir bandang merupakan alat sederhana berbasis komunitas, sistem peringatan beralur, sampai alat peringatan dini canggih yang dibangun berdasarkan Kajian Risiko Bencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya akan bahaya banjir bandang.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penentuan Status Tanggap Darurat	Ada tidaknya cara penentuan status tanggap darurat sesuai SOP dan Perka BNPB	Mekanisme prosedur yang mengatur tentang penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penerapan sistem komando operasi darurat	Ada tidaknya cara penerapan Sistem Komando Operasi Darurat	Sistem komando operasi darurat adalah suatu sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk mensinergikan pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan maupun dana atau anggaran.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pengerahan Tim Kaji Cepat ke lokasi bencana	Ada tidaknya pengerahan tim kaji cepat ke lokasi bencana	Pengerahan tim kaji cepat merupakan prosedur pengerahan relawan dan personil yang sudah melakukan kaji cepat pada masa krisis di daerah sesuai SOP Pengerahan Kaji Cepat.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pengerahan Tim penyelamat dan pertolongan korban	Ada tidaknya pengerahan tim penyelamatan dan pertolongan korban	Pengerahan tim penyelamat dan pertolongan korban merupakan prosedur pengerahan relawan dan personil dalam melakukan penyelamatan dan pertolongan korban pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Perbaikan Darurat	Ada tidaknya prosedur perbaikan darurat bencana	Perbaikan darurat yang dimaksud adalah perbaikan darurat untuk pemulihan fungsi fasilitas kritis pada masa tanggap darurat bencana. Fasilitas kritis termasuk diantaranya Listrik, Air Bersih, Sistem Transportasi, Rumah Sakit, Polisi, Komunikasi, dan Fasilitas Tanggap Darurat Lainnya.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pengerahan bantuan pada Masyarakat terjatuh	Ada tidaknya cara pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh	Pengerahan bantuan pada masyarakat terjauh merupakan mekanisme prosedur cara pengerahan relawan dan personil yang melakukan pendistribusian bantuan kemanusiaan bagi masyarakat termasuk masyarakat yang sulit dijangkau pada masa krisis dan tanggap darurat bencana.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Penghentian status Tanggap Darurat Bencana	Ada tidaknya cara penghentian status tanggap darurat bencana	Penghentian status tanggap darurat bencana merupakan prosedur yang mengatur mekanisme penghentian status tanggap darurat bencana atau proses transisi/peralihan dari tanggap darurat ke rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan SOP Penghentian Tanggap Darurat.	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemulihan pelayanan dasar pemerintah	Keterlibatan aksi pemerintah maupun komunitas di kabupaten/kota tentang ketersediaannya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah saat pasca bencana	Tersedianya mekanisme dan/atau rencana pemulihan pelayanan dasar pemerintah untuk setiap ancaman bencana yang dalam penyusunannya mempertimbangkan kebutuhan nyata dan melibatkan setiap pemangku kepentingan di daerah	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemulihan infrastruktur penting	Ada tidaknya mekanisme pemulihan infrastruktur penting pasca bencana	Infrastruktur penting dapat dipulihkan dengan segera (misalnya dalam 1x24 jam) pada setiap kejadian bencana yang mempertimbangkan kebutuhan nyata dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Perbaikan rumah penduduk	Ada tidaknya mekanisme perbaikan rumah pencucuk pasca bencana	Perbaikan rumah penduduk merupakan sistem atau mekanisme daerah untuk perbaikan rumah penduduk pasca bencana dengan lebih baik (build back better) dapat dijalankan secara swadaya maupun atas dukungan pemerintah maupun pihak lain secara sistematis (terencana dan terukur)	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pemulihan Penghidupan Masyarakat	Ada tidaknya mekanisme pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana	Pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana merupakan mekanisme dan/atau rencana rehabilitasi dan pemulihan penghidupan masyarakat pasca bencana yang disusun bersama pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata dan risiko di masa depan	Satu periode RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)

⬡

Desain Kegiatan

Frekuensi, cakupan & metode

Kegiatan ini dilakukan

Berulang

Frekuensi Penyelenggaraan

Tahunan

Tipe Pengumpulan Data

Longitudinal Panel

Cakupan Wilayah

Sebagian Wilayah Indonesia

Wilayah Kegiatan:

No	Nama Provinsi	Kabupaten/Kota
1.	JAWA TIMUR	PACITAN
2.	JAWA TIMUR	PONOROGO
3.	JAWA TIMUR	TRENGGALEK
4.	JAWA TIMUR	TULUNGAGUNG
5.	JAWA TIMUR	BLITAR
6.	JAWA TIMUR	KEDIRI
7.	JAWA TIMUR	MALANG
8.	JAWA TIMUR	LUMAJANG
9.	JAWA TIMUR	JEMBER
10.	JAWA TIMUR	BANYUWANGI
11.	JAWA TIMUR	BONDOWOSO
12.	JAWA TIMUR	SITUBONDO
13.	JAWA TIMUR	PROBOLINGGO
14.	JAWA TIMUR	PASURUAN
15.	JAWA TIMUR	SIDOARJO
16.	JAWA TIMUR	MOJOKERTO
17.	JAWA TIMUR	JOMBANG
18.	JAWA TIMUR	NGANJUK
19.	JAWA TIMUR	MADIUN
20.	JAWA TIMUR	MAGETAN
21.	JAWA TIMUR	NGAWI
22.	JAWA TIMUR	BOJONEGORO
23.	JAWA TIMUR	TUBAN
24.	JAWA TIMUR	LAMONGAN
25.	JAWA TIMUR	GRESIK
26.	JAWA TIMUR	BANGKALAN
27.	JAWA TIMUR	SAMPANG
28.	JAWA TIMUR	PAMEKASAN
29.	JAWA TIMUR	SUMENEP
30.	JAWA TIMUR	KOTA KEDIRI
31.	JAWA TIMUR	KOTA BLITAR
32.	JAWA TIMUR	KOTA MALANG
33.	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO
34.	JAWA TIMUR	KOTA PASURUAN
35.	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO
36.	JAWA TIMUR	KOTA MADIUN
37.	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA
38.	JAWA TIMUR	KOTA BATU

Metode Pengumpulan Data

- Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data

- Lainnya, excel

Unit Pengumpulan Data

- Lainnya, Kabupaten/Kota Jawa Timur

◎

Pengumpulan Data

Uji coba, petugas & pelatihan

Uji Coba (Pilot Survey)

Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas

- Task Force

Penyesuaian Nonrespon

Petugas Pengumpulan Data

Persyaratan Pendidikan Terendah

Jumlah Petugas

Supervisor/penyelia/pengawas : 0 orang
Pengumpul data/enumerator : 0 orang

Pelatihan Petugas

Tidak

⬣

Pengolahan & Diseminasi

Analisis & produk

Tahapan Pengolahan Data

Penyuntingan (Editing) : Ya
Penyandian (Coding) : Ya
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya

Metode Analisis

Deskriptif dan Inferensia

Unit Analisis

- Lainnya, Provinsi Jawa Timur

Tingkat Penyajian Hasil Analisis

- Provinsi

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum

Produk	Ketersediaan	Tanggal Rilis
Tercetak (Hardcopy)	Tidak	-
Digital (Softcopy)	Ya	1 Januari 2024
Data Mikro	Tidak	-

≡

Variabel Kegiatan

71 variabel yang diolah/dikumpulkan

Indeks Kapasitas Bencana/Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Jawa Timur 2023