Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Dokumen Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun Kegiatan
2021

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jln. Abd. Malik Pattana Endeng, Kompleks Kantor Gubernur No. 14, Mamuju (91511)

Telepon:	(0426) 2325257
Faksimile:	-
Email:	bappeda@sulbarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat
Eselon 2:	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Alamat:	Jln. Abd. Malik Pattana Endeng, Kompleks Kantor Gubernur No. 14, Mamuju (91511)
Telepon:	(0426) 2325257
Faksimile:	-
Email:	bappeda@sulbarprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan sebagian tugas Gubernur dalam menunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan. Dalam hal ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah, beberapa dokumen sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 – 2034 (RTRW); 2. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tnetang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 – 2025 (RPJPD); 3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mendengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (RPJMD); 4. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 – 2022 (Perubahan RPJMD); 5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (RKPD); 6. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 (RKPD); 7. Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 (RKPD). Konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah menjadi hal yang sangat penting, agar pembangunan daerah yang dilaksanakan dapat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Tujuan Kegiatan
Agar terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun mendapatkan alokasi anggaran yang memadai untuk dilaksanakan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Perencanaan Kegiatan

Jan 1, 2021, 7:00:00 AM s.d. Jan 31, 2021, 7:00:00 AM

Desain

Feb 1, 2021, 7:00:00 AM s.d. Feb 12, 2021, 7:00:00 AM

Pengumpulan Data

Feb 12, 2021, 7:00:00 AM s.d. May 12, 2021, 7:00:00 AM

Pengolahan Data

May 12, 2021, 7:00:00 AM s.d. Jun 12, 2021, 7:00:00 AM

Analisis

Jun 12, 2021, 7:00:00 AM s.d. Jul 12, 2021, 7:00:00 AM

Diseminasi Hasil

Aug 1, 2021, 7:00:00 AM s.d. Aug 31, 2021, 7:00:00 AM

Evaluasi

Sep 1, 2021, 7:00:00 AM s.d. Dec 31, 2021, 7:00:00 AM

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Nama Variabel	Konsep	Definisi	Referensi Waktu
Jumlah Program RPJMD	Program dalam RPJMD	Banyaknya program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	-
Jumlah Program RKPD	Program dalam RKPD	Banyaknya program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	-
Jumlah Program APBD	Program dalam APBD	Banyaknya program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	-
Jumlah Program yang tidak terlaksana	Program APBD yang tidak terlaksana	Banyaknya program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terlaksana	-
Jumlah Kegiatan APBD	Kegiatan dalam APBD	Banyaknya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	-
Jumlah Kegiatan yang tidak terlaksana	Kegiatan APBD yang tidak terlaksana	Banyaknya kegiatan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak terlaksana	-
Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Setiap 20 tahun, akan ada pendataan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, ketahanan sosial budaya, kualitas lingkungan hidup, kapasitas infrastruktur serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kekayaan intelektual. RPJPD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.	-
Ketersediaan dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk periode lima tahun. RPJMD berfungsi sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.	-
Ketersediaan dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau yang disebut RKPD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun	-
Ketersediaan dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, namun mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional. Jangka waktu RTRW Provinsi berlaku selama 20 tahun dan akan ditinjau setiap 5 tahun sekali.	-

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan

Provinsi	Kabupaten/Kota
SULAWESI BARAT	MAJENE
SULAWESI BARAT	POLEWALI MANDAR
SULAWESI BARAT	MAMASA
SULAWESI BARAT	MAMUJU
SULAWESI BARAT	PASANGKAYU
SULAWESI BARAT	MAMUJU TENGAH

Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
Mail

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Dokumen perencanaan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Asistensi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Program/kegiatan

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Ya
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): Aug 31, 2021, 7:00:00 AM;
Digital (softcopy): Aug 31, 2021, 7:00:00 AM;
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.