Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau 2025

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang diuraikan dalam UU.No.25 Tahun 2009 Pelayanan Publik telah mengatur secara umum tentang pengelolaan pengaduan yang mana setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik berkewajiban menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 telah diberikan mandat sebagai institusi untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan dibidang investasi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dunia usaha (investasi) berkewajiban untuk menyediakan sarana pengaduan dan layanan konsultasi.

Kualitas pelayanan sangat tergantung dengan tata kerja penyelenggaraan yang tertuang dalam Standar Pelayanan (SP), Standar operasional Prosedur (SOP), juga dukungan personalia sena sarana dan prasarana penyelenggaraannya, seperti alat tulis kantor, alat listrik & elektronik, belanja modal peralatan dan lain sebagainya. Dengan adanya sarana dan prasarana yang pendukung perizinan yang lengkap dan memadai diharapakan pelayanan akan berjalan dengan lancar, karena menjadi akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dan investor dapat diwujudkan. Hal tersebut tidak terlcpas dari pcran aktif aparatur Penyelcnggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanatnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau, sehingga apa yang ingin dicapai secara maksimal dapat diwujudkan.

Tujuan dari survei kepuasan masyarakat DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau adalah: 1. Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau. 2. Terpetakannya kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau. 3. Terpetakannya kelemahan dan kekurangan kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau. 4. Tergambarnya tingkat perubahan kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada DPM-PTSP Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2024 hingga Tahun 2025. Kegiatan SKM ini menghasilkan indikator: 1. Indeks kepuasan masyarakat 2. Jumlah dan persentase penerima layanan berdasarkan karakteristik tertentu