Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Inspektorat Provinsi Banten

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. KH. Syekh Nawawi Al-Bantani Palima Serang

Telepon:	0254 7039946
Faksimile:	0254 267041
Email:	inspektoratpep@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Inspektur Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Dra. Nia Karmina Juliasih, M.S
Jabatan:	Sekretaris
Alamat:	Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Jl. Syeh Nawawi Al-Bantani Palima Kota Serang
Telepon:	02547039946
Faksimile:	0254 267041
Email:	inspektoratpep@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Pasal 36), bahwa: Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenanganPengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan. Selain itu, pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mendorong good governance dan clean goverment dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan yang dilakukan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Tujuan Kegiatan
a. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuang penyelenggaraan pemerintahan negara b. Keandalan pelaporan keuangan c. Pengamanan aset negara d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Taskforce

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Struktur dan proses

   Penilaian atas struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter sub unsur SPIP di lingkup pemerintahan Provinsi Banten
2. Penetapan Tujuan

   Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis uang ditetapkan oleh K/L/D telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada satker sesuai....
3. Pencapaian Tujuan SPIP

   Penilaian atas pencapaian tujuan SPIP dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada K/L/D yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan....
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

   Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja di Provinsi Banten

Indikator Kegiatan

1. Capaian Mutu Maturietas SPIP

   Nilai yang didapat dari tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten yang diberikan oleh BPKP
2. SAKIP OPD

   SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtisarana dan pelaporan kinerja pada instansi....