Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Jumlah Potensi Terjadinya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Wilayah per Kecamatan di Kota Kotamobagu Tahun 2022

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Lingkungan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu Kota Kotamobagu

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Kotamobagu

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	satpolkk@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Sahaya S. Mokoginta, S.STP, ME

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Chandra K. Wahid, S.STP, M.Adm.SDA
Jabatan:	Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
Alamat:	Kelurahan Matali
Telepon:	085212140003
Faksimile:	-
Email:	chandrakw.id@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menyebutkan adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindingan Masyarakat mengatur bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Adapun upaya dan kegiatan dimaksud yakni : deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; patroli; pengamanan; pengawalan; penertiban; penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu mengatur bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Pemadam Kebakaran. Lebih rinci diuraikan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, dalam susunan organisasi terdapat Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum yang menghitung Jumlah Potensi Terjadinya Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Kotamobagu.

Tujuan Kegiatan
Pengumpulan data bertujuan untuk mengetahui jumlah potensi terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan wilayah per Kecamatan di Kota Kotamobagu Tahun 2022

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Lainnya : Berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.