Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Tahun Kegiatan
2021

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah Kota Surakarta

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jend. Sudirman no. 2

Telepon:	(0271) 642020
Faksimile:	(0271) 644308
Email:	bag-organisasi@surakarta.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Eselon 2:	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota Surakarta

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Jabatan:	Kepala Bagian Organisasi Sekretaris Daerah Kota Surakarta
Alamat:	Jl. Jend. Sudirman no. 2
Telepon:	(0271) 642020
Faksimile:	(0271) 644308
Email:	bag-organisasi@surakarta.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan, mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing instansinya. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan secara tegas bahwa penyelegaraan pelayanan publik harus berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tindak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Hasil Penilaian Kepatuhan tahun 2018 oleh Ombudsman Republik Indonesia di Wilayah Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah menunjukkan perkembangan kemajuan yang positif, terlihat dari 17 wilayah Kabupaten/ Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah 12 diantaranya mendapatkan predikat nilai zona hijau dan 5 diantaranya masih kuning, sehingga masih perlu didorong perbaikan kualitas pelayanan publik sesuai standar pelayanan publik. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan Pelayanan Publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan, sebagai tolok ukur keberhasilan Penyelenggara pelayanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Untuk upaya perbaikan kinerja layanan secara berkelanjutan maka perlu dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan publik bagi Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hasil survey ini, diharapkan mampu menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu juga dapat mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat.

Tujuan Kegiatan
Maksud kegiatan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kota Surakarta adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun tujuan Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2021 adalah: 1. Mendapatkan informasi mengenai kualitas pelayanan (quality service) dan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan publik, untuk tujuan menentukan prioritas perbaikan pelayanan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 2. Untuk mengukur secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat yang memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik; 3. Untuk menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Publik selanjutnya secara berkesinambungan. 4. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. 5. Menentukan rencana aksi pelayanan publik pada UPP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2022

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan isian

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.