Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
survey kepuasan masyarakat Periode II pelayanan panti di provinsi Jawa Tengah tahun 2021

Tahun Kegiatan
2021

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
JALAN PAHLAWAN NO. 12 SEMARANG

Telepon:	024-8454962
Faksimile:	024-8450704
Email:	dinsos@jatengprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
Eselon 2:	KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	SEKRETARIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
Alamat:	JALAN PAHLAWAN NO. 12 SEMARANG
Telepon:	024-8454962
Faksimile:	024-8450704
Email:	dinsos@jatengprov.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Untuk dapat mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar, maka Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bentuk pelayanan sosial yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan. Prioritas penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitasan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasidan diskriminasi. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan konkuren yang merupakan urusan pemerintahan wajib sebagian substansinya berkaitan dengan pelayanan dasar. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan pelayanan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui program rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Saat ini data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebanyak 4.084.371 jiwa. Dengan semakin berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial serta tuntutan masyarakat akan rehabilitasi sosial dengan pendekatan berbasis lembaga atau institusi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telah terbentuk 27 (dua puluh tujuh) panti yang terdiri dari 20 (dua puluh) Panti Pelayanan Sosial Kelas A dan 7 (tujuh) Panti Pelayanan Sosial Kelas B. Selain itu, dibentuk juga unit organisasi non struktural berupa Rumah Pelayanan Sosial sebanyak 25 (dua puluh lima) yang dipimpin oleh seorang koordinator dan kedudukannya tidak terpisahkan dengan Panti Pelayanan Sosial Kelas A. Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat akan pelayanan sosial dalam bentuk panti, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unit penyelenggara pelayananpublik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat.Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan seperti persyaratan yangsulit dipenuhi, prosedur yang berbelit-belit, kurang cepat dalam memberikan pelayanan, biaya yang tidak terjangkau, produk layanan yang tidak sesuai, kemampuan petugas yang kurang kompeten,sikap petugas yang kurang sopan dan ramah, kualitas sarana dan prasarana yang kurang sertapenanganan pengaduan masyarakat yang belum berfungsi secara optimal. Tentunya keluhan tersebut,jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial ProvinsiJawa Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. SKM merupakan bentuk kerjasama antara Panti dengan masyarakat pengguna layanan dalam rangka melakukan penilaian kinerja aparatur pemerintah serta mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Ada 8 (delapan) unsur yang dinilai meliputi persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, produk pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan saran dan masukan serta sarana dan prasarana. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat memberikan gambaran kelemahan atau kekuatan Panti sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sehingga mendorong inovasi pelayanan publik, mengetahui kinerja aparatur pemerintah secara periodik, menjadi bahan penetapan kebijakan dalam perbaikan pelayanan di Panti, meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan memacu persaingan positif antar panti.

Tujuan Kegiatan
Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk: 1. mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan; 2. meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kepuasan terhadap waktu pelayanan

   Waktu penyelesaian adalah jangkawaktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh prosespelayanan dari setiap jenispelayanan
2. Kemudahan dalam sistem meknisme prosedur

   Sistem Mekanisme Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Kepuasan Terhadap Perilaku Pelaksana

   Perilaku pelaksana adalah sikappetugas dalam memberikan pelayanan
4. Kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Kompetensi pelaksana adalahkemampuan yang harus dimilikioleh pelaksana meliputipengetahuan, keahlian,keterampilan dan pengalaman
5. Kemudahan dalam sistem meknisme prosedur

   Sistem Mekanisme Proseduradalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi danpenerima pelayanan termasuk pengaduan
6. Kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Kompetensi pelaksana adalahkemampuan yang harus dimilikioleh pelaksana meliputipengetahuan, keahlian,keterampilan dan pengalaman
7. Kepuasan Terhadap Sarana dan Prasarana

   Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselengaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer mesin) dan prasarana benda yang tidak....
8. Kepuasan Terhadap Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

   Penanganan pengaduan, saran danmasukan adalah tata cara pelaksanaan penangananpengaduan dan tindak lanjut

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   Indeks kepuasan masyarakat adalah perbandingan rata-rata skor tingkat kepuasan terhadap rata-rata skor tingkat kepentingan kriteria kepuasan masyarakat berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh