Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Dasar

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta

Telepon:	(62-21) 3841195, 3842508, 3810291
Faksimile:	(62-21) 3857046
Email:	bpshq@bps.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
Eselon 2:	Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Teguh Sugiyarto
Jabatan:	Statistisi Ahli Madya (Ketua Tim Statistik Keuangan Pemerintah)
Alamat:	Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710
Telepon:	0213841195
Faksimile:	0213841195
Email:	statkeu@bps.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pembangunan daerah adalah salah satu unsur dari program pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam upaya mencapaitujuan pembangunan, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya penataan sistem perekonomian daerah ke arah peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi secara lebih efektif dan efisien. 2. Hasil dari Pembangunan Daerah dapat dipantau melalui Realisasi APBD yang telah dilaksanakan selama setahun yang lalu. Selain itu perencanaan pembangunan di daerah dapat dilihat dari gambaran APBDnya. Data Keuangan Pemerintah Kab/Kota pada tahun sebelumnya dilakukan dengan cara survei pada semua pemerintah kab/kota di Indonesia, namun pada tahun ini pengumpulan dengan cara pemanfaatan data administrasi yang ada di DJPK

Tujuan Kegiatan
Menyediakan data tahunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) dan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Mendapatkan indikator tentang efektivitas kinerja keuangan daerah dan penggunaannya untuk belanja daerah

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Dilakukan dengan cara diskusi dengan pihak DJPK

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 1

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Jumlah Pendapatan Transfer

   Jumlah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan
2. Jumlah Belanja Operasi

   Pengeluaran anggaran kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
3. Jumlah Belanja Barang dan Jasa

   Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
4. Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

   Pengeluaran berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
5. Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Pendapatan yang berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN dan BUMD.
6. Jumlah Belanja Subsidi

   Belanja yang dianggarkan untuk pemberian subsidi dari pemerintah daerah agar harga jual produksi atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
7. Jumlah Belanja Bunga

   Belanja atas bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman
8. Jumlah Belanja Modal

   Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
9. Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

   Pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi....
10. Jumlah Belanja Bagi Hasil

    Pengeluaran uang yang mencakup pengeluaran bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa
11. Jumlah Belanja Bantuan Sosial

    Belanja yang dianggarkan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelaurga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
12. Jumlah Pajak Daerah

    Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
13. Jumlah Lain-lain (PAD yang Sah)

    Pendapatan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
14. Jumlah Pendapatan Daerah

    Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
15. Jumlah Retribusi Daerah

    Pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Jumlah Belanja Transfer

    Pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
17. Jumlah Belanja Pegawai

    Kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN.
18. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

    Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
19. Jumlah Belanja Hibah

    Belanja yang dianggarkan untuk pemberian hibah kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak....
20. Jumlah Belanja Tidak Terduga

    Pengeluaran untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Indikator Kegiatan

1. Tingkat Kemandirian Pemerintah Kab/Kota

   Tingkat Kemandirian Pemerintah Kab/Kota adalah tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kab/kota berdasarkan rasio PAD terhadap APBD. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PADnya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebuttelah dapat....