Detail Metadata Kegiatan Statistik

Kompilasi Data Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat 2022

Detail Metadata
Informasi Umum Perencanaan Desain Pengumpulan Data Pengolahan dan Diseminasi Variabel Kegiatan Indikator Kegiatan

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Padang Pasir, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
Telepon: 0751 -27417
Faksimile: -
Email: satpolpp@sumbarprov.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab
Eselon 1: Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat
Eselon 2: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat

Penanggung Jawab Teknis
Nama: Jamalus, S.Pd,M.Pd
Jabatan: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
Alamat: Padang Pasir, Kota Padang, Prov. Sumatera Barat
Telepon: 075129675
Faksimile: 075129675
Email: satpolppdamkarprov.sumbar@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Satpol PP menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam kegiatan penegakan perda,trantibum, linmas diperlukan kemampuan penyediaan data sehinga didapatkan data penegakan perda. Sementara itu dalam penggunaan tingkat lanjut, dengan adanya data penegakan perda,trantibum, linmas dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan terpadu yang memperhatikan segala aspek dalam ketentraman dan ketertiban umum, kerentanan maupun risiko.

Tujuan Kegiatan
Untuk pertimbangan dan dasar dalam pengambilan kebijakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan Kegiatan
2022-01-03 s.d. 2022-02-02
Desain
2022-03-01 s.d. 2022-03-01
Pengumpulan Data
2022-04-04 s.d. 2022-12-26
Pengolahan Data
2022-12-27 s.d. 2023-01-24
Analisis
2023-02-06 s.d. 2023-02-24
Diseminasi Hasil
2023-02-27 s.d. 2023-03-17
Evaluasi
2023-03-20 s.d. 2023-04-03

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan
Nama VariabelKonsepDefinisiReferensi Waktu
Pelaksanaan TugasPelaksanaan TugasMerupakan pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkadaselama Tahun 2022
Sumber Daya ManusiaSumber Daya ManusiaMerupakan Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Satpol PP terdiri dari tenaga PNS, tenaga kontrak dan tenaga Pegawai Tidak Tetapselama Tahun 2022
Sarana dan PrasaranaSarana dan PrasaranaMerupakan Sarana dan Prasarana yang tersedia Satpol PP berupa seperangkat alat yang bisa digunakan untuk melangsungkan suatu kegiatan, alat ini bisa berupa alat utama atau juga bisa berupa alat pendukung sehingga dapat melancarkan proses dari suatu kegiatanselama Tahun 2022
KelembagaanKelembagaanMerupakan kelembagaan/ Satpol PP Kab./Kotaselama Tahun 2022
Jumlah pengaduan yang diselesaikan PengaduanMerupakan jumlah pengaduan pelanggaran dari pihak eksternal dan internal yang dapat diselesaikan selama Tahun 2022
Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk PengaduanMerupakan jumlah pengaduan pelanggaran dari pihak eksternal dan internal yang masukselama Tahun 2022

Desain Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan
BERULANG

Frekuensi Penyelenggaraan
TAHUNAN

Tipe Pengumpulan Data
CROSS_SECTIONAL

Cakupan Wilayah Pengumpulan Data
SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA

Wilayah Kegiatan
ProvinsiKabupaten/Kota
SUMATERA BARATKEPULAUAN MENTAWAI
SUMATERA BARATPESISIR SELATAN
SUMATERA BARATSOLOK
SUMATERA BARATSIJUNJUNG
SUMATERA BARATTANAH DATAR
SUMATERA BARATPADANG PARIAMAN
SUMATERA BARATAGAM
SUMATERA BARATLIMA PULUH KOTA
SUMATERA BARATPASAMAN
SUMATERA BARATSOLOK SELATAN
SUMATERA BARATDHARMASRAYA
SUMATERA BARATPASAMAN BARAT
SUMATERA BARATKOTA PADANG
SUMATERA BARATKOTA SOLOK
SUMATERA BARATKOTA SAWAH LUNTO
SUMATERA BARATKOTA PADANG PANJANG
SUMATERA BARATKOTA BUKITTINGGI
SUMATERA BARATKOTA PAYAKUMBUH
SUMATERA BARATKOTA PARIAMAN
Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data sekunder

Sarana Pengumpulan Data
PAPI

Unit Pengumpulan Data
Lainnya : Pemprov. Sumbar

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 20

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Pengolahan dan Analisis

Tahapan Pengolahan Data
Data Entry, Validasi

Metode Analisis
DESKRIPTIF

Unit Analisis
Lainnya : Pemrpov. Sumbar

Tingkat Penyajian Hasil Analisis
Provinsi

Diseminasi Hasil

Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Tercetak (hardcopy): Ya
Digital (softcopy): Tidak
Data Mikro: Tidak

Rencana Rilis Produk Kegiatan
Tercetak (hardcopy): 2023-04-03;
Digital (softcopy): -
Data Mikro: -

Variabel Kegiatan

  1. Sumber Daya Manusia
    Merupakan Sumber Daya Manusia yang tersedia pada Satpol PP terdiri dari tenaga PNS, tenaga kontrak dan tenaga Pegawai Tidak Tetap
  2. Kelembagaan
    Merupakan kelembagaan/ Satpol PP Kab./Kota
  3. Pelaksanaan Tugas
    Pelaksanaan Tugas merupakan pelaksanaan tugas penegakan Perda dan Perkada
  4. Sarana dan Prasarana
    Merupakan Sarana dan Prasarana yang tersedia Satpol PP berupa seperangkat alat yang bisa digunakan untuk melangsungkan suatu kegiatan, alat ini bisa berupa alat utama atau juga bisa berupa alat pendukung sehingga dapat melancarkan proses dari suatu kegiatan
  5. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk
    Merupakan jumlah pengaduan pelanggaran dari pihak eksternal dan internal yang masuk
  6. Jumlah pengaduan yang diselesaikan
    Merupakan jumlah pengaduan pelanggaran dari pihak eksternal dan internal yang dapat diselesaikan

Indikator Kegiatan

  1. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan
    Merupakan kegiatan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum
  2. Persentase kabupaten/ kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat
    Merupakan kegiatan perlindungan masyarakat yang aktif
  3. Indeks Penegakan Peraturan Daerah
    Merupakan indeks penindakan atas pelanggaran perda