Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Statistik Sektoral Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Kegiatan
2022

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Jendral Sudirman, Nagari Sarilamak Kec. Harau

Telepon:	081212120870
Faksimile:	-
Email:	satpolpp50kotakab@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	FIDDRIA FALA, AP, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	WIFRIANTO, SH
Jabatan:	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Alamat:	Jl. Raya Negara KM.8 Sarilamak
Telepon:	081212120870
Faksimile:	-
Email:	SATPOLPP50KOTAKAB@GMAIL.COM

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat adalah urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Negara dan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari/Sektor lain. Pemendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Tujuan Kegiatan
Untuk memberikan informasi mengenai kondisi tertib, tentram, dan perasaan terlindungi kepada masyarakat dan mendapatkan gambaran tentang kondisi Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Tibum), Ketentraman Masyarakat (Tramas), Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas), Sarana, Prasarana dan Personal Tibum Tramas Linmas serta untuk mengetahui realisasi kegiatan strategis lainnya di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Layanan dalam Rangka Penanganan Dampak Penegakan Perda dan Perkada

   Merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum
2. Pengaduan Masyarakat Yang Masuk

   Pengaduan masyarakat adalah penyampaian keluhan oleh masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan
3. Pengamanan

   Pengamanan adalah proses yang mengikuti aturan tertentu. Aturan prosesnya didapatkan dari model pengamanan, dan aktivitas pengamanannya didefinisikan sebagai mekanisme pengamanan
4. Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti

   Pengaduan masyarakat yang masuk telah ditindaklanjuti dan diselesaikan
5. Perkada Tibum Tramas dan Linmas

   Jumlah Perkada Tibum Tramas dan Linmas
6. Sarana Keamanan dan Ketertiban Umum

   Seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang bisa membantu proses kegiatan sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai
7. Anggota Satuan Tugas (Satgas) Linmas

   Satgas Linmas adalah Satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Keputusan Bupati untuk membantu penyelenggaraan linmas di daerah
8. Pengawasan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

   Pengawasan yang dilakukan oleh Pol-PP terhadap pelaksanaan peraturan daerah untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diatur dalam peraturan daerah dilaksanakan dengan baik
9. Angggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Nagari

   Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat
10. Kendaraan Operasional

    Bentuk transportasi jalan yang berguna untuk mengangkut orang atau barang
11. Kerjasama dengan Instansi/ Lembaga lain dalam rangka Penegakan Perda dan Pengamanan Gangguan Tibum Tramas

    Kerja sama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama
12. Pengendalian Masa

    Pengendalian Massa yang selanjutnya disebut Dalmas adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan Pol-PP dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa
13. Aparat Banpol PP

    Banpol PP adalah singkatan dari Bantuan Polisi Pamong Praja dan memiliki tugas membantu Polisi Pamong Praja dengan status Non-PNS Banpol PP
14. Sosialisasi Perda dan Perkada (Penyuluhan)

    Sebuah proses penanamanatau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasilainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat
15. Aparatur Linmas

    Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk membantu penyelenggaraan Linmas di daerah
16. Patroli

    Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menindak gangguan atau pelanggaran Perda dalam rangka memelihara atau meningkatkan Tibum Tramas
17. Penertiban

    Perbuatan menertibkan dalam tindakan penertiban bangunan atau tempat-tempat ilegal yang tidak mempunyai surat izin yang sah
18. Anggota Satlinmas

    Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan perlindungan masyarakat
19. Tindakan Yustis

    Penindakan Yustisial yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Yustisi juga bisa diartikan sebagai penegakan hukum
20. Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota

    Masyarakat yang menerima pelayanan sebagai akibat dari penerapan hukum Perda dan Perkada
21. Aparat Polisi Pamong Praja

    Satpol PP adalah perangkat daerah yang berstatus PNS yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat
22. Pengawalan

    Mencegah/menangkal segala bentuk tindakan kejahatan yang di tujukan kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya yang menjadi objek pengawalan
23. Perda Tibum Tramas dan Linmas

    Jumlah Perda Tibum Tramas dan Linmas
24. Tindakan Non Yustisi

    Sanksi represif non yustisial ini adalah tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan

Indikator Kegiatan

1. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

   Menghitung perbandingan antara Perda atau Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan dengan jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi
2. Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

   Menghitung perbandingan antara jumlah gangguan yang ditangani dengan jumlah pengaduan yang masuk