Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Infrastruktur Penunjang KPBU di Kabupaten Blitar

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-23.3505.007

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Semeru 40, Kabupaten Blitar Jawa Timur

Telepon:	555955
Faksimile:	555955
Email:	bappeda@blitarkab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	M. YUSRI KHOIRI, S.Sos, M.Ak.
Jabatan:	Kepala Bidang Prasarana Wilayah dan Ekonomi
Alamat:	Jl. Semeru No. 40 Kota Blitar
Telepon:	085645884642
Faksimile:	--
Email:	praswilekobappedakabblitar@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak dan utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Infrastruktur memiliki peran strategis dan merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya percepatan penyediaan infrastruktur terus dilakukan pemerintah, akan tetapi upaya percepatan ini tidak mudah dilakukan mengingat keterbatasan anggaran pemerintah. Keterbatasan anggaran fiskal daerah juga terjadi di Kabupaten Blitar, dimana hal ini menjadi salah satu tantangan dalam penyediaan infrastruktur penunjang perekonomian dan kewilayahan. Berdasarkan kebijakan penganggaran dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 bahwa ada selisih pendanaan (funding gap) untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur yang harus dipenuhi. Untuk mengatasi itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk kreatif menggunakan beberapa alternatif pendanaan, salah satunya mengunakan skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau Public Private Partnership (PPP) atau saat ini lebih dikenal dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Keterlibatan peran swasta sangat diperlukan dalam rangka penyediaan infrastruktur yang handal. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, bahwa Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. Terdapat 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan menggunakan skema KPBU mencakup : 1. infrastruktur transportasi; 2. infrastruktur jalan; 3. infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4. infrastruktur air minum; 5. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7. infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8. infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9. infrastruktur ketenagalistrikan; 10. infrastruktur minyak dan gas bumi dan energi terbarukan; 11. infrastruktur konservasi energi; 12. infrastruktur fasilitas perkotaan; 13. infrastruktur fasilitas pendidikan; 14. infrastruktur fasilitas sarana dan prasarana olahraga, serta kesenian; 15. infrastruktur kawasan; 16. infrastruktur pariwisata; 17. infrastruktur kesehatan; 18. infrastruktur lembaga pemasyarakatan; dan 19. infrastruktur perumahan rakyat Konsep KPBU dianggap sebagai skema pengadaan infrastruktur yang strategis, yang mampu membantu Pemerintah menyiapkan proyek infrastruktur dengan berfokus pada sisi kemanfaatan proyek. Disamping memungkinkan dicapainya value for money, KPBU juga memberi ruang inovasi dengan adanya fleksibilitas metode dan desain yang dapat dieksplorasi oleh Badan Usaha untuk menyediakan infrastruktur yang diharapkan. Salah satu jenis infrastruktur yang saat ini sedang dibutuhkan dan dapat dikerjasamakan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah infrastruktur konservasi energi yaitu infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ). Selain itu masih banyak lagi jenis infrastruktur yang penyediaannya dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU, misalnya penyediaan infrastruktur pada sektor perumahan dan kawasan permukiman seperti pengelolaan/ pengembangan air minum, persampahan, air limbah, dan lainnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, potensi dan peluang penyediaan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang dapat dibiayai melalui KPBU masih relatif terbuka. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk mengetahui jenis dan potensi infrastruktur strategis di Kabupaten Blitar yang penyediaannya dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi yang tepat, efektif, dan efisien

Tujuan Kegiatan
Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Penyusunan Data Infrastruktur Penunjang KPBU di Kabupaten Blitar antara lain: a. Mengindentifikasi data infrastruktur penunjang perekonomian dan kewilayahan di Kabupaten Blitar sesuai kriteria KPBU; b. Menganalisis potensi dan prioritasisasi penyediaan infrastruktur di Kabupaten Blitar yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU; c. Merumuskan rekomendasi strategi dan kebijakan terkait penyediaan infrastruktur Kabupaten Blitar melalui skema KPBU

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma I/II/III

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Jenis Infrastruktur Sosial dan Ekonomi

   Infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU mencakup: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur sumber daya air dan irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat, infrastruktur sistem pengelolaan....
2. APBD Kabupaten Blitar

   APBD Kabupaten Blitar yang dirinci dengan tiga komponen yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah

Indikator Kegiatan

1. Daftar Potensi Infrastruktur KPBU

   Daftar potensi infrastruktur prioritas yang dapat dikerjasamakan dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)