Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

Tahun Kegiatan
2023

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-23.3516.045

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. RA Basoeni No. 08 Jampirogo, Kec. Sooko, Mojokerto

Telepon:	+6281211124799
Faksimile:	-
Email:	dinsos@mojokertokab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas Sosial

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. NUGROHO ACHMAD WIDJIARTONO, MM.
Jabatan:	KABID PENANGANAN FAKIR MISKIN
Alamat:	JL. RA BASUNI NO. 08 SOOKO MOJOKERTO
Telepon:	085655130820
Faksimile:	-
Email:	nikmah2318@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dinas Sosial Merupakan Organisasi Yang Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat. Pelayanan Yang Diberikan Harus Sesuai Dengan Standar Pelayanan Yang Telah Ditetapkan. Untuk Itu Perlu Dilakukan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pelayanan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemenpan RB.

Tujuan Kegiatan
TERSEDIANYA DATA IKM

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit)

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 2
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. Kepastian Jadwal Pelayanan

   Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
2. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.
3. Tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan. Tata cara pelaksanaan yang bersih, rapi dan teratur sehingg dapat memberikan rasa nyaman pada pengguna layanan.
4. Perosedur Pelayanan

   Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan
5. Kepastian Biaya Pelayanan

   Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan
6. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
7. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

   hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
8. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
9. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

   Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.