Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Pajak dan Jumlah Aset Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun Kegiatan
2024

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. El Tari No.52, Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85111

Telepon:	(0380)81145
Faksimile:	-
Email:	bpadntt@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Eselon 2:	Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Drs. Yoseph Florianus Napal, MM
Jabatan:	Sekretaris Badan
Alamat:	Jl. Eltari No. 52 Kel. Oebobo kec. Kota Raja Kota Kupang Provinsi NTT
Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	umpegbpadntt@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan Kompilasi Data Realisasi Pajak dan Jumlah Aset Daerah Tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Nusa Tenggara Timur. Kompilasi ini bertujuan untuk menghimpun dan menyajikan data capaian realisasi pajak daerah serta jumlah dan kondisi aset yang dimiliki pemerintah daerah secara akurat dan terintegrasi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengukuran pencapaian target APBD Tahun 2024, serta perumusan kebijakan strategis dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan.

Tujuan Kegiatan
Tujuan kegiatan Kompilasi Data Realisasi Pajak dan Jumlah Aset Daerah Tahun 2024 adalah untuk menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terintegrasi mengenai capaian realisasi pajak daerah serta jumlah dan kondisi aset yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Nusa Tenggara Timur, sebagai dasar evaluasi kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengukuran pencapaian target APBD Tahun 2024, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta bahan perumusan kebijakan strategis dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dan pengelolaan aset daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Kunjungan kembali (revisit), Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Ya

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 3
Pengumpul data/enumerator: 10

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Pajak Rokok

   Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah dan dibagikan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pajak Alat Berat

   Pajak Alat Berat adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat yang digunakan untuk kegiatan konstruksi, perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lainnya.
3. Aset Tidak Bergerak

   Aset tidak bergerak adalah aset berwujud yang bersifat permanen, melekat pada lokasi tertentu, dan tidak dapat dipindahkan tanpa merusak struktur atau fungsi utamanya. Aset ini memiliki umur manfaat jangka panjang dan digunakan dalam kegiatan operasional instansi, seperti tanah, gedung, dan bangunan permanen lainnya.
4. Aset Bergerak

   Aset bergerak adalah aset berwujud yang dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa merusak bentuk fisik maupun fungsi utamanya, serta digunakan untuk mendukung kegiatan operasional instansi. Contoh aset bergerak meliputi kendaraan dinas, komputer, printer, peralatan kantor, dan perlengkapan lainnya.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

   Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Pajak Kendaraan Bermotor

   Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Air Permukaan

   Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan usaha dan/atau kegiatan tertentu.

Indikator Kegiatan

1. Jumlah Pajak Daerah

   Pengelompokan Pajak Sesuai regulasi daerah (PKB, BBNKB, Pajak Alat Berat, PAP, Pajak Rokok)
2. Jumlah Aset Daerah

   Total Aset Daerah