Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Keuangan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Raya El Tari NO.52

Telepon:	-
Faksimile:	-
Email:	badankeuanganprovntt@gmail.com

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Aleksander Lelan, SE, M.M
Jabatan:	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
Alamat:	Jl. Raya El Tari No 52
Telepon:	081339406126
Faksimile:	-
Email:	badankeuanganprovntt@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Melalui kompilasi data realisasi APBD Provinsi NTT akan diperoleh gambaran penyerapan anggaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data tersebut sebagai dasar dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Pengumpulan data ini mendukung prinsip transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan Kegiatan
1. Untuk menggambarkan informasi LRA APBD Provinsi NTT. 2. Sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan kebijakan strategis di bidang keuangan daerah.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Tidak Ada

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 3

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

   Bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga
2. Belanja Tidak Terduga

   Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
3. Belanja Bagi Hasil

   Dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

   digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat ikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
5. Pencairan Dana Cadangan

   Dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
6. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

   Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai dengan gedung dan bangunan yang dimaksud....
7. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

   Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan atau penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan mesin serta inventaris atau aset kantor yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi (dua belas bualan) sampai dengan....
8. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan
9. Belanja Pegawai

   Yang dimaksud dengan belanja pegawai antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium
10. Belanja Bantuan Keuangan

    Diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
11. Retribusi Daerah

    Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
12. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

    Dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
13. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

    Pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan perjanjian
14. Pajak Daerah

    Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
15. Belanja Bantuan Sosial

    Pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
16. Belanja Bunga

    Yang dimaksud dengan belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi
17. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

    Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran anggaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan serta perawatan, termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

    Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran
19. Pembentukan Dana Cadangan

    Dana yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
20. Belanja Hibah

    Belanja hibah adalah Dana yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifattidak wajib dan tidak mengikat,....
21. Pendapatan Hibah

    Bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan....
22. Lain-lain PAD yang sah

    Penerimaan Daerah diluar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah
23. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

    Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
24. Belanja Modal Aset Lainnya

    Belanja modal aset lainnya merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

Indikator Kegiatan

1. Total Surplus / Defisit

   Selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah
2. Jumlah Pendapatan Daerah

   Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
3. Jumlah Belanja Tidak Terduga

   Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
4. Jumlah Pendapatan Transfer

   Penjumlahan transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah
5. Jumlah Belanja Daerah

   Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan
6. Pembiayaan Netto

   Selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
7. Jumlah Pendapatan Asli Daerah

   Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
8. Jumlah Belanja Transfer

   Penjumlahan antara belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan
9. Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

   Penjumlahan dana hibah, dana darurat; dan/atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
10. Jumlah Belanja Operasi

    Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
11. Jumlah Penerimaan Pembiayaan

    Penjumlahan antara sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya ditambah pencairan dana cadangan ditambah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
12. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

    Jumlah anggaran yang terdiri atas pembentukan dana cadangan dan pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo
13. Jumlah Belanja Modal

    Penjumlahan antara belanja modal peralatan dan mesin ditambah belanja modal gedung dan bangunan ditambah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi ditambah belanja modal aset tetap