Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Kompilasi Data Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Surat Keterangan Terdaftar di Indonesia

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Sektor Publik Perpajakan dan Regulasi Pasar

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Kementerian Dalam Negeri

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat

Telepon:	(021) 3450038
Faksimile:	-
Email:	walidata@kemendagri.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Eselon 2:	Direktorat Organisasi Kemasyarakatan

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	Yodie Indrawan, S.STP, MA
Jabatan:	Analis Kebijakan Ahli Madya
Alamat:	Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telepon:	0213521535
Faksimile:	-
Email:	perencanaan_kesbangpol@kemendagri.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Kegiatan kompilasi data organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang tidak berbadan hukum dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas amanat berbagai regulasi dan kebutuhan perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 mengamanatkan perlunya pembentukan sistem informasi Ormas guna meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan tertib administrasi. Amanat tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 yang mengatur bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum secara nasional, serta mengembangkan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) yang mencakup pengelolaan data dan informasi, sumber daya manusia, serta teknologi. Pengelolaan SIORMAS tersebut memuat data dan informasi mengenai keberadaan, kegiatan, serta informasi lain yang relevan dan perlu dikoordinasikan secara berkala. Selanjutnya, kebutuhan akan data jumlah Ormas di Indonesia juga ditegaskan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, yang menyebutkan bahwa data tersebut perlu diproduksi oleh Kementerian Dalam Negeri, serta diperkuat melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas tentang Rencana Data Prioritas Jangka Menengah 2025–2029. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 menegaskan bahwa Direktorat Organisasi Kemasyarakatan pada Ditjen Polpum memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang organisasi kemasyarakatan. Berdasarkan landasan tersebut, kegiatan kompilasi data Ormas yang tidak berbadan hukum dan memiliki SKT di Indonesia menjadi penting untuk dilaksanakan sebagai upaya penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna mendukung perumusan kebijakan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Ormas secara nasional.

Tujuan Kegiatan
Penyediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna mendukung perumusan kebijakan serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Ormas secara nasional.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Lainnya : Pemeriksaan kewajaran data

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
-

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
-

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 0
Pengumpul data/enumerator: 0

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tanggal Berakhir Surat Keterangan Terdaftar

   Tanggal berakhirnya dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan
2. Tanggal Berlaku Surat Keterangan Terdaftar

   Tanggal mulai berlakunya dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan
3. Nama Organisasi Kemasyarakatan

   Nama organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
4. Provinsi

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi.
5. Alamat Organisasi Kemasyarakatan

   Alamat organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
6. Kabupaten/Kota

   Nama wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.
7. Nomor Surat Keterangan Terdaftar

   Nomor dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.