Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Pembangunan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
V-22.6200.001

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Palangka Raya 73112

Telepon:	05363231414
Faksimile:	05363231454
Email:	dpmptsp@kalteng.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	SUTOYO, S.STP., M.A.P

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	ESTHER M.L. TOBING, S.Hut., M.Si
Jabatan:	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Alamat:	Mess Rimbawan Jalan Yos Sudarso (Komplek Dinas Kehutanan) Palangka Raya
Telepon:	082186868761
Faksimile:	082186868761
Email:	ptsp.kalteng@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pemerintah Daerah memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik, baik perizinan maupun non-perizinan, guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pelayanan publik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan instansi pemerintah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala sebagai instrumen evaluasi kualitas layanan. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM, serta Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan SKM di Lingkup Instansi Pemerintah. Melalui survei tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kinerja aparatur dan perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang tercermin dari hasil kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 dan diperkuat dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023. Seiring diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sistem perizinan di daerah mengalami penyederhanaan guna mendorong iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Penyederhanaan regulasi, penerapan perizinan berbasis risiko, serta jaminan kepastian layanan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses perizinan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan Kegiatan
Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan dan non perizinan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
Diploma IV/S1/S2/S3

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 1
Pengumpul data/enumerator: 2

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Tidak

Variabel Kegiatan

1. Tingkat kepuasan terhadap kompetensi pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap kompetensi pelaksana. Kompetensi pelaksana adalah tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tingkat kepuasan terhadap persyaratan pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap persyaratan pelayanan yang ditetapkan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrasi.
3. Tingkat kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap jangka waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis layanan.
4. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap sarana prasarana pendukung pelayanan meliputi ruang khusus pelayanan, ruang tunggu, tempat parkir, toilet khusus pengguna layanan, dan sarana bagi yang berkebutuhan khusus.
5. Tingkat kepuasan terhadap biaya pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap biaya pelayanan yang ditetapkan. Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tingkat kepuasan terhadap perilaku pelaksana

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap perilaku pelaksana. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati. Petugas pelayanan responsif serta bersungguh-sungguh dalam memberikan....
7. Tingkat kepuasan terhadap tindak lanjut pengaduan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap proses tindak lanjut pengaduan. Tata cara pelaksanaan yang bersih, rapi dan teratur sehingg dapat memberikan rasa nyaman pada pengguna layanan.
8. Tingkat kepuasan terhadap produk pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap produk layanan yang diterima. Hasil pelayanan yang diterima sesuai dengan janji yang diberikan.
9. Tingkat kepuasan terhadap prosedur pelayanan

   Penilaian yang diberikan oleh responden terkait dengan kepuasan terhadap prosedur/ alur pelayanan yang ditetapkan. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan.

Indikator Kegiatan

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

   data informasi tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.