π DETAIL METADATA KEGIATAN
Kompilasi Produk Hukum yang Dihasilkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang 2025
Sekretariat Daerah Kota Malang
Statistik Sektoral
Kompilasi Produk Administrasi
Pembangunan
19 Var
4 Ind
Informasi Umum
Identitas & penyelenggara kegiatan
Judul Kegiatan
Kompilasi Produk Hukum yang Dihasilkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang
Tahun Kegiatan
2025
Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi
Sektor Kegiatan
Pembangunan
Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral
Identitas Rekomendasi
K-24.3573.015
Penyelenggara
Instansi penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Sekretariat Daerah Kota Malang
Alamat Lengkap
Jl. Tugu No.1, Kel. Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, 65119.
Telepon
(0341) 366065
Faksimile
-
Email
bag-umum@malangkota.go.id
Penanggung Jawab
Eselon & penanggung jawab teknis
Eselon 1
-
Eselon 2
Sekretaris Daerah Kota Malang
Nama PJ Teknis
Dr. Suparno, S.H., M.Hum.
Jabatan
Kepala Bagian Hukum
Alamat
Jl. Tugu No. 1
Telepon
081232591447
Faksimile
-
Email
baghukumkotamalang@gmail.com
Perencanaan & Persiapan
Latar belakang, tujuan, jadwal & variabel
Latar Belakang Kegiatan
Pembentukan peraturan daerah untuk mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan peraturan daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal
Tujuan Kegiatan
- Sebagai Kerangka acuan bagi pemerintah daerah/Unit Kerja/BUMD untuk memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan - Untuk mensosialisasikan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat
Rencana Jadwal Kegiatan
Perencanaan
20 Maret 2024 - 20 Maret 2024
Desain
20 Maret 2024 - 20 Maret 2024
Pengumpulan Data
21 Maret 2024 - 31 Desember 2024
Pengolahan Data
21 Maret 2024 - 31 Desember 2024
Analisis
1 Januari 2025 - 31 Januari 2025
Diseminasi
1 Januari 2025 - 31 Januari 2025
Evaluasi
1 Januari 2025 - 31 Januari 2025
Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan 19 var
| Nama Variabel | Konsep | Definisi | Referensi Waktu |
|---|---|---|---|
| Peraturan Daerah | Peraturan Daerah | Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota | Selama Pelayanan |
| Peraturan Walikota | Peraturan Walikota | Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota | Selama Pelayanan |
| Surat Keputusan Walikota | Surat Keputusan Walikota | Surat yang berisi keputusan yang dibuat oleh Walikota | Selama Pelayanan |
| Surat Edaran Walikota | Surat Edaran Walikota | surat yang berisi edaran yang dibuat oleh Walikota | Selama Pelayanan |
Desain Kegiatan
Frekuensi, cakupan & metode
Kegiatan ini dilakukan
Berulang
Frekuensi Penyelenggaraan
Tahunan
Tipe Pengumpulan Data
Cross Sectional
Cakupan Wilayah
Sebagian Wilayah Indonesia
Wilayah Kegiatan:
| No | Nama Provinsi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| 1. | JAWA TIMUR | KOTA MALANG |
Metode Pengumpulan Data
- Pengumpulan data sekunder
Sarana Pengumpulan Data
- Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
Unit Pengumpulan Data
- Lainnya, Produk Hukum
Pengumpulan Data
Uji coba, petugas & pelatihan
Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak
Metode Pemeriksaan Kualitas
- Lainnya, Review Via Web JDIH
Penyesuaian Nonrespon
Tidak
Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara
Persyaratan Pendidikan Terendah
Diploma I/II/III
Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas : 1 orang
Pengumpul data/enumerator : 1 orang
Pengumpul data/enumerator : 1 orang
Pelatihan Petugas
Tidak
Pengolahan & Diseminasi
Analisis & produk
Tahapan Pengolahan Data
Penyuntingan (Editing) : Tidak
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Penyandian (Coding) : Tidak
Data Entry : Tidak
Penyahihan (Validasi) : Ya
Metode Analisis
Deskriptif
Unit Analisis
- Lainnya, Produk Hukum
Tingkat Penyajian Hasil Analisis
- Kabupaten/Kota
Produk Kegiatan yang Tersedia untuk Umum
Variabel Kegiatan
19 variabel yang diolah/dikumpulkan
Urusan Pemerintahan
String β’ -
["Urusan Pemerintahan Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Bahasa
String β’ -
["Bahasa Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Status
String β’ -
["Status Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Subjek
String β’ -
["Subjek Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Sumber
String β’ -
["Sumber Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Lokasi
String β’ -
["Lokasi Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Pemrakarsa
String β’ -
["Pemrakarsa Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Bidang Hukum
String β’ -
["Bidang Hukum Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Penandatangan
String β’ -
["Penandatangan Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Tanggal Pengundangan
String β’ -
["Tanggal Pengundangan Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Tanggal Penetapan
String β’ -
["Tanggal Penetapan Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Tempat Penetapan
String β’ -
["Tempat Penetapan Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Tahun
Interger β’ -
["Tahun Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Singkatan Jenis
String β’ -
["Singkatan Jenis Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Jenis
String β’ -
["Jenis Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Nomor
Interger β’ -
["Nomor Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Tajuk Entri Utama
String β’ -
["Tajuk Entri Utama Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Judul
String β’ -
["Judul Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Tipe Dokumen
String β’ -
["Tipe Dokumen Produk Hukum Daerah"]Lihat β
Indikator Kegiatan
4 indikator yang dihasilkan
Jumlah Peraturan Walikota yang terdigitalisasi
Peraturan Walikota β’ Kabupaten/Kota
["-"]Lihat β
Jumlah Surat Edaran Walikota yang terdigitalisasi
Surat Edaran β’ Kabupaten/Kota
["-"]Lihat β
Jumlah Keputusan Walikota yang terdigitalisasi
Keputusan Walikota β’ Kabupaten/Kota
["-"]Lihat β
Jumlah Peraturan Daerah yang terdigitalisasi
Peraturan Daerah β’ Kabupaten/Kota
["-"]Lihat β