Kompilasi Data Investasi Kota Yogyakarta 2025

Sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat ini data memiliki peranan penting dalam proses pengambilan kebijakan, baik di tingkat pemerintahan maupun swasta. Pengambilan kebijakan berbasis data driven diharapkan menghasilkan kebijakan yang sesuai dan tepat sasaran. Data driven adalah sebuah pendekatan yang menekankan penggunaan data sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Ini berarti bahwa keputusan dan langkah-langkah yang diambil didasarkan pada analisis data yang relevan, bukan hanya pada intuisi atau pengalaman pribadi. Oleh karena itu data yang dihasilkan harus memenuhi kaidah standar data. Data driven sendiri mencangkup proses pengumpulan data, analisis data, pengambilan keputusan, dan evaluasi.Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Keputusan Wali Kota Yogykarta Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penilaian Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Perangkat Daerah mendorong setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral yang diawasi langsung oleh Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selaku walidata. Sehingga harapannya data yang dihasilkan dari kegiatan statistik sectoral ini memenuhi kaidah standar data dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh internal pemerintah kota dan masyarakat umum.DPMTPSP selaku instansi yang memiliki kewenangan dalam urusan pelayanan publik dan penanaman modal di Kota Yogyakarta memiliki data pelayanan publik dan investasi yang cukup besar dan lengkap. Melalui kegiatan statistik sektoral dalam bentuk Kompilasi Data Investasi Kota Yogyakarta Triwulan I Tahun 2025, diharapkan menghasilkan data penanaman modal yang mampu menggambarkan kondisi potensi investasi di Kota Yogyakarta yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum.

Menghasilkan data statistik yang mampu menggambarkan kondisi potensi investasi di Kota Yogyakarta.Menghasilkan data statistik yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dan masyarakat umum.