Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
PENDATAAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)

Tahun Kegiatan
2025

Cara Pengumpulan Data
Survei

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
Dinas Sosial, P3AP2KB

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl.Ki Ageng Gribing No.5 Malang

Telepon:	(0341) 717744
Faksimile:	-
Email:	dinsos@malangkota.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	-
Eselon 2:	Kepala Dinas

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	KENPRABANDARI APRILIA B., S.Sos, MM
Jabatan:	Sekretaris Dinas
Alamat:	Jl.Ki Ageng Gribing No.5 Malang
Telepon:	0341717744
Faksimile:	-
Email:	sos.p3ap2kb@gmail.com

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial memegang peran krusial dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan sosial. Memasuki tahun 2025, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap penerima layanan kesejahteraan sosial, yang dikenal sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Kota Malang di Provinsi Jawa Timur menghadapi beragam persoalan sosial dan ekonomi, yang menyebabkan banyak warganya memerlukan dukungan serta perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan pendataan terhadap PPKS menjadi langkah awal yang esensial dalam merumuskan program serta kebijakan yang tepat sasaran. Pendataan Data PPKS tahun 2025 di Kota Malang menjadi sangat penting mengingat dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Untuk itu, keberadaan data yang valid dan mutakhir menjadi dasar utama dalam perencanaan program kesejahteraan sosial. Melalui pendataan yang akurat, intervensi sosial dapat disalurkan secara lebih adil dan tepat, khususnya kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak-anak terlantar, serta Fakir Miskin. Tujuan utama dari pendataan PPKS bukan hanya untuk mengidentifikasi penerima manfaat, tetapi juga untuk memahami kondisi dan latar belakang mereka secara lebih mendalam. Informasi ini sangat penting dalam mendukung implementasi program strategis yang sudah direncanakan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan basis data yang terperinci dan akurat, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan lainnya dapat merancang kebijakan yang efektif serta mengalokasikan sumber daya secara efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Malang. Dari sisi regulasi, penyusunan Data PPKS 2025 di Kota Malang akan berpedoman pada berbagai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan sosial. Salah satu landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang membutuhkan.

Tujuan Kegiatan
Tujuan Pendataan Data PPKS Tahun 2025 di Kota Malang: Sebagai Landasan Perumusan Kebijakan yang Tepat dan Terarah Informasi yang valid dan terkini menjadi pijakan penting dalam menyusun berbagai program serta kegiatan kesejahteraan sosial yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Menjamin Ketepatan Penerima Manfaat Melalui identifikasi yang cermat, proses ini memastikan bahwa individu dan keluarga yang benar-benar membutuhkan dukungan sosial dapat terdeteksi dan dibantu secara tepat. Mendukung Pelaksanaan Program Strategis Tingkat Nasional dan Daerah Data PPKS digunakan untuk menyelaraskan pelaksanaan program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta strategi pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai dengan target pembangunan nasional. Menganalisis Profil Sosial Ekonomi Penerima Layanan Pendataan ini juga bertujuan untuk menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi para penerima manfaat, meliputi aspek pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan status pekerjaan. Mendesain Program yang Efektif dan Responsif Data yang terkumpul akan membantu dalam merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial lainnya. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Dengan sistem data yang terstruktur, proses distribusi bantuan dapat berlangsung secara transparan, sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan bantuan sosial.

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi, Lainnya : Pengecekan Data Secara Langsung secara priodik dari hasil pendataan

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 5
Pengumpul data/enumerator: 122

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

Metadata variabel tidak tersedia.

Indikator Kegiatan

Metadata indikator tidak tersedia.