Detail Metadata Kegiatan Statistik

Informasi Umum

Judul Kegiatan
KOMPILASI INDIKATOR KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

Tahun Kegiatan
2020

Cara Pengumpulan Data
Kompilasi Produk Administrasi

Sektor Kegiatan
Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan

Jenis Kegiatan Statistik
Statistik Sektoral

Identitas Rekomendasi
-

Penyelenggara

Instansi Penyelenggara
DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

Alamat Lengkap Instansi Penyelenggara
Jl. dr. Cipto II No.10, Wonogiri

Telepon:	0273321018
Faksimile:	0273321018
Email:	dinsos@wonogirikab.go.id

Penanggung Jawab

Unit Eselon Penanggung Jawab

Eselon 1:	BUPATI WONOGIRI
Eselon 2:	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

Penanggung Jawab Teknis

Nama:	-
Jabatan:	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Alamat:	Jl. dr. Cipto II No.10, Wonogiri
Telepon:	0273321018
Faksimile:	0273321018
Email:	dinsos@wonogirikab.go.id

Perencanaan dan Persiapan

Latar Belakang Kegiatan
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Wonogiri, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan Kegiatan
Guna mewujudkan misi, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri sebagai berikut : Penurunan Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) . Dengan indikator sebagai berikut : Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat bantuan sosial

Rencana Jadwal Kegiatan

Variabel (Karakteristik) yang Dikumpulkan

Pengumpulan Data

Apakah Melakukan Uji Coba (Pilot Survey)
Tidak

Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data
Supervisi

Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon
Tidak

Petugas Pengumpulan Data
Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak

Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas Pengumpulan Data
SMA/SMK

Jumlah Petugas
Supervisor/penyelia/pengawas: 6
Pengumpul data/enumerator: 294

Apakah Melakukan Pelatihan Petugas
Ya

Variabel Kegiatan

1. JUMLAH PSKS

   JUMLAH POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
2. JUMLAH PMKS

   JUMLAH PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Indikator Kegiatan

1. Persentase Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang mandiri

   Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri/ sudah tidak tergantung kepada orang lain/masyarakat sekitarnya, mandiri secara ekonomi dan mampu berfungsi sosial/ mampu melaksanakan peran sosial secara wajar.