Peta Ketahanan dan Kerentanan Provinsi Papua Barat 2022

Tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabiiisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.
Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Iokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan daiam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

a. Menganalisa kondisi ketahanan dan kerentanan pangan kecamatan di tiap Kabupaten di Papua Barat? b. Menganalisa faktor yang mempengaruhi kondisi ketahanan dan kerentanan pangan kecamatan di tiap Kabupaten di Papua Barat c. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan ketahanan pangan kecamatan di tiap Kabupaten di Papua Barat?