▤ METADATA INDIKATOR STATISTIK
Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Konsep, Definisi & Interpretasi
Substansi dan pemaknaan angka indikator
Konsep
Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
Definisi Indikator
Angka yang menggambarkan kinerja lembaga-lembaga demokrasi – eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, penyelenggara pemilu – dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Indeks ini merupakan aspek ketiga yang membentuk Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).
Interpretasi & Cara Membaca
Indeks dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya.
Variabel Disagregasi
Wilayah
Metodologi & Rumus Perhitungan
Formula matematis dan metode kalkulasi indikator
Metode Perhitungan
IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks, yaitu indeks demokrasi di tingkat provinsi, indeks demokrasi di tingkat pusat, dan indeks demokrasi di tingkat nasional sebagai gabungan dari nilai provinsi dan pusat. IDI provinsi dan pusat dihitung dengan penimbang terhadap aspek dan indikator. Penimbang didapatkan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP). IDI nasional dihitung dari agregasi nilai provinsi dan pusat. Metode pengumpulan data IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Indeks dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya.
Rumus / Formula Matematika
$$-$$
Level Estimasi
Provinsi
Struktur Indikator Pembangun
Komponen indikator dan variabel penyusun
Indikator Komposit
Tidak (Tunggal)
Indikator Pembangun
Kinerja Lembaga legislatif
Kinerja lembaga yudikatif
Netralitas Penyelenggara Pemilu
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat
Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Kinerja lembaga yudikatif
Netralitas Penyelenggara Pemilu
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah
Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat
Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik
Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Variabel Pembangun
-
Kegiatan Statistik Terkait
Kegiatan penghasil indikator
ID Kegiatan: #60012
Produsen Data & Administrasi
Instansi penanggung jawab dan riwayat data
Produsen Data
Direktorat Statistik Ketahanan Sosial
Status Verifikasi
APPROVED
Dibuat Pada
26 November 2024